Destry Damayanti Segera Jalani Fit and Proper Test Gubernur BI

Esha Tri Wahyuni | 11 Agustus 2026, 18:49 WIB

Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti - AKURAT.CO/Esha Tri Wahyuni

AKURAT.CO Proses penetapan Gubernur Bank Indonesia (BI) memasuki tahap berikutnya setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal untuk menduduki posisi tersebut secara definitif.

Komisi XI DPR RI menyatakan siap memproses nama Destry melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test setelah masa reses berakhir.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, DPR dapat langsung menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan setelah surat presiden (surpres) mengenai pencalonan Destry diterima dan masa reses selesai.

"Kalau sudah masuk, sudah bisa langsung (uji kepatutan dan kelayakan). Nanti saya koordinasikan dulu dengan teman-teman pimpinan untuk jadwalnya kapan," kata Hanif usai kegiatan UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Komisi XI DPR dijadwalkan kembali aktif pada 14 Agustus 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan agenda pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan.

Dengan demikian, proses politik terhadap pencalonan Destry berpotensi bergerak segera setelah DPR kembali memasuki masa sidang. Hanif memberikan sinyal bahwa pimpinan Komisi XI dapat membahas penjadwalan uji kelayakan tersebut setelah kegiatan DPR kembali berjalan.

Nama Destry diajukan Presiden Prabowo sebagai calon tunggal Gubernur BI. Sebelum pencalonan definitif tersebut, Destry saat ini menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI.

Pengajuan tersebut resmi disampaikan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pimpinan DPR RI. Surat presiden diserahkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Prasetyo mengatakan Destry merupakan satu-satunya nama yang diajukan Presiden untuk mengisi posisi Gubernur BI.

"Nama yang diajukan oleh Presiden adalah Ibu Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia," kata Prasetyo.

Setelah surpres diterima, proses selanjutnya berada di DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Komisi XI sebagai alat kelengkapan DPR yang membidangi sektor keuangan menjadi pihak yang akan menjalankan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tersebut.

Pemerintah, kata Prasetyo, menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada DPR.

"Selanjutnya kami serahkan kepada DPR untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Hanif menilai Destry memiliki pengalaman yang relevan untuk memimpin bank sentral. Selain telah lama berkecimpung di sektor keuangan, Destry juga dinilai memahami kebijakan moneter dan operasional Bank Indonesia.

"Saya kira dia figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas, mengenal seluk beluk moneter dan Bank Indonesia," kata Hanif.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kapasitas Destry sebagai calon Gubernur BI.

Hanif berharap kepemimpinan Destry nantinya dapat membawa Bank Indonesia menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

"Yang tentunya ke depan kami harapkan bahwa situasi ini akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Bu Destry," ujarnya.

Meski demikian, pernyataan dukungan tersebut belum menggantikan proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Destry tetap harus melalui mekanisme yang berlaku sebelum proses penetapan Gubernur BI definitif dapat dilanjutkan.

Surpres yang dikirim Presiden kepada DPR tidak hanya berisi pencalonan Gubernur BI. Pemerintah juga mengajukan calon untuk mengisi posisi Deputi Senior BI serta satu kursi Deputi Gubernur BI yang saat ini kosong.

Dengan demikian, DPR akan memproses sejumlah posisi penting dalam struktur kepemimpinan Bank Indonesia secara bersamaan.

Pengisian posisi tersebut menjadi bagian dari agenda kelembagaan Bank Indonesia, mengingat bank sentral memiliki mandat penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk posisi Gubernur BI, keputusan akhir tetap membutuhkan proses di DPR setelah Presiden mengajukan calon.

Tahapan berikutnya kini bergantung pada agenda Komisi XI DPR. Setelah masa reses berakhir pada 14 Agustus 2026, pimpinan komisi akan menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan Destry Damayanti.

Jika proses tersebut berjalan sesuai mekanisme, hasil uji kelayakan akan menjadi bagian penting dari rangkaian sebelum Destry dapat ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia secara definitif.