InFast Bestari Resmi Diluncurkan, Tancap Gas Bahas Arah Baru Kapitalisme Negara

AKURAT.CO Lembaga riset independen di bidang ekonomi, politik, dan kebijakan publik, InFast Bestari, resmi diluncurkan di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Lembaga ini hadir sebagai wadah kolaborasi akademisi, praktisi, teknokrat, pejabat publik, dan aktivis sosial untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan kepentingan publik.

Direktur Eksekutif InFast Bestari, Gede Sandra, menegaskan lembaganya tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, melainkan berperan sebagai mitra kritis dalam proses penyusunan kebijakan.

"Kami hadir bukan untuk menjadi alat kekuasaan maupun oposisi yang hanya mengkritik. InFast Bestari ingin menjadi mitra kritis yang menghadirkan analisis berbasis bukti untuk mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Gede.

Sebagai agenda perdana, InFast Bestari menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pergeseran Orientasi Ekonomi Indonesia: Kapitalisme Negara di Bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diskusi tersebut membahas menguatnya peran negara dalam perekonomian nasional atau yang dikenal sebagai state capitalism.

Menurut Gede, tema tersebut dipilih karena menjadi salah satu fenomena penting dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia saat ini.

"Kapitalisme negara merupakan fenomena besar yang sedang berkembang di Indonesia. Kami ingin menghadirkan ruang diskusi yang jernih dan berbasis data mengenai arah kebijakan tersebut," ujarnya.

Ia menilai model kapitalisme negara berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menarik minat investor global.

Baca Juga: Prabowo Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN, Erick Thohir: Presiden Akan Siapkan Surat

"Pasar selalu mencari keuntungan. Ketika ekonomi suatu negara tumbuh tinggi, investor akan melihat peluang keuntungan yang lebih besar," katanya.

Meski demikian, Gede mengingatkan keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ia menyoroti empat aspek utama yang perlu dibenahi, yakni pemberantasan praktik rente politik, pengelolaan anggaran yang lebih efektif, peningkatan transparansi, dan perluasan partisipasi publik.

"Yang paling penting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan mampu melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik InFast Bestari, Muhammad Ridha, menilai perubahan orientasi ekonomi menjadi kebutuhan di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Menurutnya, tantangan ekonomi dunia, dampak pandemi Covid-19, serta gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan penuh pada mekanisme pasar tidak lagi memadai.

"Kami melihat pendekatan yang terlalu menyerahkan ekonomi kepada mekanisme pasar justru menjadi persoalan ketika dunia sedang menghadapi ketidakpastian yang tinggi," ujar Ridha.

Ke depan, InFast Bestari akan menggelar berbagai riset, diskusi kebijakan, dan forum publik yang membahas isu-isu strategis, mulai dari ekonomi makro, tata kelola sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga kebijakan sosial dan lingkungan hidup.