Konsumsi Pertalite Turun 9 Persen di April 2026, Kebijakan WFH Diperpanjang hingga Juli 2026

AKURAT.CO Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua bulan ke depan setelah evaluasi menunjukkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite turun hampir 9% pada April 2026.

Kebijakan ini dinilai efektif menekan mobilitas harian sekaligus menjaga stabilitas konsumsi energi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan dampak signifikan dari penerapan WFH terhadap penurunan penggunaan BBM bersubsidi.

Baca Juga: Tarif Transportasi Rp1 di Jakarta Berbarengan WFH ASN Dorong Penghematan Energi

“Kita evaluasi terkait WFH, dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Perpanjangan WFH tersebut akan diikuti penerbitan surat edaran baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Badan Pengelola BUMN juga akan mengeluarkan aturan serupa bagi perusahaan pelat merah.

Di sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan disebut tengah menyiapkan surat edaran berupa imbauan penerapan WFH kepada perusahaan.

Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meredam tekanan konsumsi energi domestik.

Penurunan penggunaan Pertalite dinilai penting karena BBM bersubsidi masih menjadi beban besar terhadap anggaran negara.

Konsumsi BBM nasional dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat seiring pemulihan mobilitas pascapandemi COVID-19.

Data PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya menunjukkan Pertalite menjadi jenis BBM dengan konsumsi terbesar di Indonesia karena digunakan mayoritas kendaraan roda dua dan mobil pribadi.

Penurunan konsumsi hingga hampir 9% dalam satu bulan menjadi indikator baru bahwa kebijakan ketenagakerjaan dapat berdampak langsung terhadap konsumsi energi nasional.

Pemerintah juga melihat pola WFH mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah kota besar dan menekan kebutuhan perjalanan harian pekerja.

Selain aspek energi, kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya tahan ekonomi di tengah dinamika global, termasuk tekanan harga minyak dunia dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia.