Prabowo Targetkan Defisit Fiskal Maksimal 2,4 Persen PDB di 2027

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap berada di bawah batas aman fiskal 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Prabowo menyebut pemerintah akan menjaga defisit pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB.

“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027 akan kami jaga di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga: Prabowo Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen hingga 6,5 Persen di 2027, Defisit Fiskal Ditekan

Target tersebut menjadi sinyal pemerintah mulai memperketat ruang fiskal setelah belanja negara meningkat dalam dua tahun terakhir untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, batas defisit APBN Indonesia kembali dikembalikan ke bawah 3% sejak 2023 setelah sempat melebar di masa pandemi COVID-19.

Dalam pemaparannya, Prabowo juga menargetkan pendapatan negara pada RAPBN 2027 berada di kisaran 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Sementara belanja negara direncanakan mencapai 13,62% sampai 14,80% dari PDB.

“Untuk mendukung berbagai program prioritas kita, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB kita,” ujar Prabowo.

Data tersebut menunjukkan pemerintah masih menjaga ekspansi fiskal, namun mulai mengarahkan APBN agar lebih disiplin di tengah kebutuhan pembiayaan program strategis nasional.

Jika mengacu tren historis, rasio defisit APBN Indonesia sempat menyentuh 6,14% terhadap PDB pada 2020 akibat pandemi. Setelah itu, defisit turun menjadi 4,57% pada 2021, 2,38% pada 2022, dan kembali dijaga di bawah 3% sejak 2023 berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan 451 anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna dan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Turut mendampingi Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan otoritas keuangan nasional.