Penutupan Selat Hormuz, Airlangga: Suplai dari AS dan OPEC Meningkat

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi memicu kenaikan harga BBM di Indonesia. Risiko tersebut muncul seiring laporan penutupan Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur vital distribusi minyak dunia. 

Gangguan pasokan minyak global dari kawasan Timur Tengah dinilai dapat mendorong lonjakan harga minyak mentah internasional, yang pada akhirnya berdampak pada harga energi domestik, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Airlangga menyebutkan, dinamika geopolitik ini memiliki pola yang mirip dengan dampak perang Rusia–Ukraina beberapa waktu lalu, ketika harga energi global melonjak signifikan dan menekan APBN serta daya beli masyarakat.

Baca Juga: Penutupan Selat Hormuz dan Ambruknya Pasar Saham Asia

Namun, pemerintah menilai tekanan harga kali ini masih berpotensi tertahan karena adanya peningkatan suplai dari Amerika Serikat dan tambahan kapasitas produksi dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Selat Hormuz Ditutup, Harga Minyak Global Terancam Naik

Ketegangan memuncak setelah Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dilaporkan menutup Selat Hormuz pada Sabtu (28/2/2026). Jalur tersebut merupakan salah satu chokepoint energi terpenting di dunia, karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dari Timur Tengah ke pasar global.

Pada hari yang sama, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Ibu Kota Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan bangunan dan korban sipil, serta meningkatkan eskalasi konflik di kawasan.

Airlangga menyatakan, kenaikan harga BBM hampir tak terhindarkan apabila pasokan global benar-benar terganggu. “Otomatis (BBM) akan naik, sama seperti saat perang Ukraina, kan naik. Tetapi, kali ini suplai dari Amerika juga akan meningkat, dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Pemerintah Siapkan Mitigasi, Pertamina Gandeng Perusahaan AS

Meski risiko kenaikan harga energi terbuka, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan suplai minyak. Salah satunya dengan menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk mendapatkan pasokan dari luar kawasan Timur Tengah.

Airlangga menegaskan, diversifikasi sumber impor menjadi strategi utama untuk meredam dampak konflik geopolitik terhadap ketahanan energi nasional. 

“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan suplai dari non-Middle East. Misalnya, kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika, beberapa dengan Chevron, dengan Exxon, dan yang lain-lain,” katanya.

Kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasokan serta menjaga stabilitas energi dalam negeri, terutama di tengah volatilitas harga minyak global.

Implikasi ke APBN dan Daya Beli

Lonjakan harga minyak mentah global berpotensi menekan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya jika pemerintah harus menambah subsidi atau kompensasi energi. Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga berisiko mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, pasar akan mencermati perkembangan konflik AS–Iran, respons OPEC, serta kebijakan produksi minyak AS dalam beberapa pekan ke depan. Stabilitas harga energi akan menjadi faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan sentimen pasar domestik.