Inflasi Jepang Mulai Reda, Biaya Hidup Masih Hantui Pemilu

AKURAT.CO Perlambatan inflasi Jepang pada Desember belum serta-merta membawa kelegaan bagi konsumsi rumah tangga. Di tengah tekanan biaya hidup yang masih tinggi, isu inflasi kembali menjadi sorotan utama menjelang pemilu dadakan yang digelar awal Februari.

Mengutip dari laman Bloomberg, Data Kementerian Urusan Internal dan Komunikasi menunjukkan inflasi inti Jepang melambat menjadi 2,4% yoy pada Desember, dari 3% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh subsidi energi pemerintah serta efek basis dari lonjakan harga tahun lalu.

Meski demikian, tekanan inflasi yang dirasakan masyarakat masih besar. Indeks harga pangan tetap meningkat signifikan. Harga makanan olahan naik 6,7%, sementara indeks seluruh makanan tercatat naik 5,1%. Harga beras memang melambat, tetapi masih melonjak 34,4% dibandingkan setahun sebelumnya.

Tingginya harga pangan tercermin dari koefisien Engel, yakni porsi belanja pangan dalam total konsumsi rumah tangga, yang mencapai 28,9% pada November. Angka ini merupakan yang tertinggi untuk bulan tersebut sejak data sebanding tersedia pada 2000, menandakan semakin besarnya beban kebutuhan pokok terhadap pengeluaran rumah tangga.

Survei Bank of Japan yang dirilis awal pekan ini juga menunjukkan ekspektasi inflasi rumah tangga masih mendekati rekor tertinggi. Masyarakat memperkirakan harga akan naik rata-rata 11,6% dalam satu tahun ke depan, meski sedikit lebih rendah dibandingkan survei sebelumnya.

Pelemahan yen menjadi faktor kunci di balik tekanan biaya hidup. Nilai tukar yang mendekati 160 yen per dolar AS mendorong kenaikan harga barang impor, mulai dari energi hingga bahan pangan.

Kondisi ini berdampak langsung pada dinamika politik. Kekecewaan publik terhadap melonjaknya biaya hidup menjadi salah satu faktor kemunduran Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam dua pemilu nasional sebelumnya. Kini, Perdana Menteri, Sanae Takaichi menjadikan penurunan tekanan harga sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Diketahui, menjelang pemilu pada 8 Februari, Takaichi menjanjikan penangguhan pajak konsumsi 8% atas makanan dan minuman nonalkohol selama dua tahun. Janji tersebut melengkapi paket stimulus yang diluncurkan Desember lalu, yang diperkirakan dapat menurunkan inflasi keseluruhan sekitar 0,7 poin persentase pada periode Februari hingga April.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap Takaichi masih berada di atas 60%, dengan hampir separuh responden menyebut stabilitas harga sebagai prioritas utama.

Di sisi lain, Bank of Japan tetap berada dalam posisi yang tidak mudah. Jika yen terus melemah, tekanan untuk menaikkan suku bunga bisa datang lebih cepat. Namun, BOJ juga harus berhati-hati agar kebijakan moneter tidak mengguncang pasar obligasi dan pemulihan ekonomi yang masih rapuh.

Kombinasi inflasi, nilai tukar, dan politik menjadikan data harga Desember bukan sekadar statistik, melainkan penentu arah kebijakan ekonomi Jepang dalam waktu dekat.