Zulhas: RI Perlu Mandiri dari Tekanan Pasar Bebas

Dirinya menilai praktik tersebut kerap membuat negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak memperoleh keuntungan optimal.

 

“Kita sekarang melawan perdagangan pasar bebas. Pasar bebas itu yang ngatur yang punya uang,” ujar Zulkifli Hasan saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPP APDESI Merah Putih Periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025). 

 

Di hadapan para kepala desa, Zulhas mengingatkan masyarakat untuk lebih selektif mengonsumsi makanan cepat saji produksi perusahaan multinasional. 

 

Menurut dia, pembelian produk dari jaringan restoran asing hanya akan memperkuat dominasi ekonomi negara lain, sementara dampaknya bagi perekonomian nasional sangat kecil.

 

 

Pemerintah, kata dia, mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan melalui pengembangan ekonomi lokal. 

 

Salah satu instrumen yang diandalkan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan melibatkan produsen pangan dari desa hingga UMKM.

 

Program MBG dirancang memproduksi 82,9 juta porsi makanan bergizi setiap hari. Setiap porsi terdiri antara lain dari telur, ikan, ayam, sayuran, dan buah-buahan. 

 

Pemerintah menilai skema ini mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru di desa sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

 

Zulhas mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas seperti ayam dan telur hingga kini masih bergantung pada pasokan dari Thailand dan Malaysia. 

 

Indonesia juga belum mampu memproduksi kedelai dan gandum secara optimal sehingga harus mengimpor dari Amerika Serikat. 

 

Karena itu, ia mendorong masyarakat mengutamakan konsumsi bahan pangan yang melimpah di dalam negeri.

 

Untuk memastikan program MBG memberikan manfaat maksimal ke desa, pemerintah sedang menyiapkan tata kelola closed loop economy. 

 

Dengan mekanisme ini, pasokan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal diprioritaskan melalui Koperasi Desa Merah Putih, UMKM lokal, dan BUMDes, bukan perusahaan besar yang memiliki modal dominan.

 

Dirinya menyebut strategi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi berbasis desa. 

 

Swasembada pangan, kata Zulhas, menjadi syarat mutlak agar pertumbuhan ekonomi rakyat dapat tercapai.

 

Zulhas merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13,47% dari tahun sebelumnya. 

 

Peningkatan ini dibarengi dengan nihilnya impor beras pada tahun yang sama. Produksi jagung juga melonjak 9,34% menjadi 16,55 juta ton.

 

Kenaikan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani. 

 

Data terbaru menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 124 pada 2025, atau naik 6,9%.

 

Meski demikian, ia mengakui bahwa persoalan kecukupan protein masih menjadi tantangan. Kondisi nelayan dan peternak yang belum sejahtera dinilai berpengaruh pada pasokan pangan hewani nasional. 

 

Untuk itu, pemerintah menargetkan pembangunan dua ribu kampung nelayan serta tambak ikan di setiap kabupaten. Di 20 provinsi juga akan disediakan pakan ayam dan bibit ayam GPS dengan harga terjangkau.

 

Zulhas menambahkan bahwa transformasi ekonomi memerlukan komitmen dan integritas. Ia mengingatkan potensi moral hazard, termasuk praktik korupsi, dapat menghambat percepatan program. 

 

Karena itu, ia menilai pengawasan dari pemangku kepentingan desa menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program hingga tingkat akar rumput. “Ekosistem makan itu akan mengubah peradaban kita,” tukasnya.