Ancaman Tarif Trump ke BRICS Picu Kekhawatiran Perang Dagang Baru

Demi Ermansyah | 7 Juli 2025, 11:05 WIB

AKURAT.CO Ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengenakan tarif 10 persen terhadap negara-negara pendukung kebijakan BRICS mengindikasikan potensi mencuatnya kembali ketegangan dagang global.

Hal ini terjadi saat ekonomi dunia masih berjuang pulih dari tekanan geopolitik dan disrupsi rantai pasok pasca-pandemi.

Trump, dalam unggahannya di Truth Social pada Senin (7/7/2025), menegaskan tidak akan ada pengecualian dalam penerapan tarif tersebut.

“Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika BRICS akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen,” tegasnya dikutip dari laman reuters.

Meski tidak menyebut kebijakan mana yang dianggap anti-Amerika, pernyataan itu muncul sehari setelah deklarasi para pemimpin BRICS yang mengkritisi tarif unilateral dan hambatan non-tarif dalam perdagangan global.

Kelompok BRICS saat ini terdiri atas Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta anggota baru seperti Indonesia, Iran, dan UEA.

Ancaman tersebut sontak memicu kekhawatiran akan bangkitnya perang dagang jilid dua, terutama setelah pengalaman pada masa pemerintahan Trump sebelumnya yang mengguncang perekonomian global melalui perang tarif dengan China.

Merespon hal tersebut, pengamat kebijakan luar negeri dari Harvard University, Joseph Nye mengatakan bahwa langkah ini dapat menjadi bentuk tekanan politik terhadap negara-negara yang mencoba membangun sistem ekonomi alternatif dari dominasi dolar AS.

“Trump melihat BRICS bukan sekadar aliansi ekonomi, tapi ancaman geopolitik,” ujarnya.

Sementara itu, analis di World Trade Organization (WTO) menilai langkah AS berisiko melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas yang selama ini dijaga di bawah sistem multilateral.

Jika diterapkan, kebijakan tarif tambahan dapat memicu balasan dari negara-negara BRICS, terutama China dan India yang memiliki posisi penting dalam rantai pasok global.

Indonesia sendiri, yang baru bergabung dengan BRICS pada 2024, menghadapi dilema strategis. Di satu sisi, keterlibatan dalam BRICS membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Di sisi lain, Indonesia tetap bergantung pada pasar AS sebagai salah satu mitra dagang utama.

Kepala Pusat Strategi Internasional CSIS, Evan Laksmana, mengatakan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menyikapi dinamika ini.

“Indonesia perlu tetap aktif dalam BRICS, tapi juga harus cerdas membaca arah angin dari Washington. Tidak semua dinamika global perlu dijawab dengan konfrontasi,” ujarnya.

Ketidakjelasan detail kebijakan Trump dan absennya respon resmi dari Gedung Putih membuat banyak pihak menilai ini sebagai manuver politik menjelang Pilpres AS 2026. Namun, potensi dampaknya terhadap tatanan perdagangan dunia tetap tidak bisa diabaikan.