Jepang Siapkan Strategi Baru Hadapi Tarif AS, Obligasi AS Jadi Kartu Tawar?

AKURAT.CO Jepang tengah menyusun strategi negosiasi baru dalam menghadapi kebijakan dagang agresif Amerika Serikat. Di tengah ketegangan yang terus meningkat soal tarif otomotif dan logam, Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato mengisyaratkan kemungkinan menggunakan kepemilikan besar obligasi AS sebagai kartu tawar.

Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya Tokyo mempercepat kesepakatan perdagangan bilateral dengan Washington sebelum penerapan tarif timbal balik (reciprocal tariffs) yang dijadwalkan pada Juli 2025.

“Hal tersebut memang ada sebagai kartu. Apakah kartu itu akan digunakan atau tidak adalah keputusan yang berbeda," paparnya dikutip dari laman reuters.

Komentar ini menjadi sinyal paling tegas bahwa Jepang mungkin mempertimbangkan pendekatan non-tradisional dalam menanggapi tekanan dari Presiden AS Donald Trump, yang selama ini mendorong tarif tinggi terhadap produk baja, aluminium, dan otomotif dari Jepang.

Baca Juga: Tarif Trump Buka Peluang Ekspor RI ke BRICS dan TPP

Menurut data Kementerian Keuangan, Jepang merupakan salah satu pemegang surat utang AS terbesar di dunia. Pemanfaatan aset tersebut sebagai alat diplomatik bisa menjadi langkah strategis, meski berisiko tinggi secara geopolitik dan finansial.

Namun, pernyataan Kato tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah. Ketua kebijakan partai berkuasa, Itsunori Onodera, sebelumnya menegaskan bahwa Jepang tidak akan dengan sengaja menjadikan cadangan devisa sebagai alat tawar, demi menjaga stabilitas hubungan bilateral.

Di sisi lain, Ryosei Akazawa, negosiator utama Jepang, menyatakan bahwa pembicaraan terbaru dengan pejabat tinggi AS membahas isu non-tarif, perluasan perdagangan, dan keamanan ekonomi.

“Masih banyak isu yang harus dibahas sebelum kesepakatan final dapat dicapai. Tapi kami optimistis bisa menuntaskan negosiasi sebelum KTT G7 pada Juni,” kata Akazawa.

Baca Juga: Tarif Trump Jadi Momen Pengusaha Untuk Berinovasi

Negosiasi ini sangat krusial bagi Jepang, terutama karena sektor otomotif menyumbang lebih dari sepertiga ekspor ke AS dan mempekerjakan sekitar 8% dari total tenaga kerja domestik.

Jika tarif 25% benar-benar diberlakukan tanpa kompromi, banyak produsen otomotif Jepang bisa mengalami kerugian signifikan. Akazawa bahkan menyebut ada produsen yang merugi hingga satu juta dolar AS per jam.

Pemerintah Jepang kini berada di persimpangan antara menjaga hubungan strategis dengan AS dan melindungi industri dalam negeri dari tekanan kebijakan dagang yang dinilai sepihak.