Sri Mulyani Sebut Tarif Trump Tak Berlandaskan Ilmu Ekonomi
Camelia Rosa | 8 April 2025, 17:11 WIB

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengaku tidak memahami dasar pengenaan tariff resiprokal atau tarif timbal balik yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia.
"Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut, yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami," jelasnya dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Menara Mandiri, Jakarta hari ini, Selasa (8/4/2025).
Oleh karena itu dirinya berpendapat bahwa Trump tidak lagi menggunakan ilmu ekonomi dalam mengambil keputusan tersebut.
"Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi, yang penting pokoknya tarif duluan karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain itu. Its purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya," tuturnya.
Kendati demikian, Bendahara Negara itu menekankan bahwa kebijakan tarif impor yang dikenakan Trump ini tetap perlu segera diantisipasi. Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu perang dagang yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia.
"Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus cepat," urainya.
Sri menambahkan, pemerintah sendiri sejatinya telah memilih jalur negosiasi daripada melakukan perlawanan seperti China dan Uni Eropa. Katanya, strategi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencari peluang ekspor baru ke pasar AS.
Ia juga menilai, strategi negosiasi ini banyak ditempuh oleh berbagai negara meskipun hasil dari negosiasi tarif impor itu memang tidak selamanya akan menyenangkan.
"Jadi berbagai negara yang lain mungkin lebih kepalanya dingin dengan pendekatan diplomasi dan negosiasi. Tapi it's not necessarily karena hasilnya juga bisa tidak menyenangkan," tandas Menkeu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 4Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 5Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 6Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 7Kalender Jawa 16 Oktober 2026: Weton Jumat Legi Disebut Punya Karakter Unik
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








