Tekanan Sanksi Ekonomi Menguat, PM Inggris Tantang Putin Segera Akhiri Perang

AKURAT.CO Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mendesak negara-negara Barat untuk memperkuat tekanan ekonomi terhadap Rusia jika Presiden Vladimir Putin terus menunda gencatan senjata di Ukraina.

Dimana seruan tersebut ia sampaikan menjelang pertemuan virtual dengan para pemimpin dunia yang memiliki pandangan serupa.

Pernyataan Starmer muncul setelah Putin menunjukkan keinginannya untuk membahas proposal gencatan senjata dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Namun, Putin tidak memberikan komitmen pasti tanpa menyelesaikan akar konflik yang ada.

Mengutip dari laman Bloomberg, Rusia sampai saat ini tidak menunjukkan keseriusan dalam mengupayakan perdamaian.

Baca Juga: Rusia Kian Getol Pakai Kripto Saat Transaksi Minyak dengan China dan India

"Ketidakpedulian total Kremlin terhadap proposal gencatan senjata Presiden Trump hanya membuktikan bahwa Putin tidak serius mengupayakan perdamaian,” ujar Starmer.

Ia menegaskan bahwa jika Rusia benar-benar siap berunding, maka dunia harus siap mengawasi gencatan senjata. Namun, jika tidak, tekanan ekonomi terhadap Rusia harus semakin diperkuat untuk memaksa berakhirnya perang.

Meskipun begitu, tantangan besar tetap ada. Rusia menegaskan tidak akan menerima keberadaan pasukan NATO di Ukraina pasca perang, serta menuntut netralitas Ukraina dan pengurangan kekuatan militernya.

Sejumlah pemimpin Barat percaya bahwa memperketat sanksi ekonomi dapat menjadi cara efektif untuk mendorong Rusia ke meja perundingan.

Baca Juga: Kisruh Trump dan Zelensky, Akankah Rusia Diuntungkan?

Dalam beberapa tahun terakhir, sanksi yang diberlakukan terhadap sektor energi dan keuangan Rusia telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi negara tersebut.

“Putin berusaha mengulur waktu dengan studi panjang dan persyaratan yang tidak masuk akal. Dunia membutuhkan tindakan nyata,” tegas Starmer.

Meskipun demikian, efektivitas sanksi tambahan masih menjadi perdebatan. Beberapa negara Eropa yang bergantung pada energi Rusia tetap ragu untuk menerapkan sanksi lebih lanjut.