Dimana kebijakan tersebut berdampak pada sekitar 100.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang kini harus mencari pekerjaan baru di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dikutip dari Reuters, Rabu (19/2/2025), keputusan tersebut diambil dalam pertemuan luar biasa Majelis Nasional di Hanoi pada Selasa (18/2/2025) lalu.
Pemerintah menargetkan pengurangan 20% tenaga kerja di kementerian dan lembaga negara dalam upaya merampingkan birokrasi.
Sebagai bagian dari reformasi ini, lima kementerian akan dihapus, sementara beberapa lainnya akan digabung. Selain itu, sejumlah media milik pemerintah seperti stasiun televisi dan surat kabar juga akan ditutup.
Langkah ini dipandang sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengurangi pemborosan anggaran.
Namun, kebijakan ini membawa dampak besar bagi para pegawai yang kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka mengaku khawatir tentang masa depan, terutama karena masuknya ribuan mantan PNS ke sektor swasta dapat memperketat persaingan kerja.
Seorang pegawai kementerian yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa dirinya merasa tidak siap menghadapi perubahan ini.
“Kami mengabdi bertahun-tahun di pemerintahan, lalu tiba-tiba kami harus bersaing di dunia kerja yang sangat berbeda,” ujarnya.
Pemerintah telah menawarkan berbagai skema kompensasi bagi pegawai yang terdampak. Namun, banyak yang menilai bahwa paket pesangon yang diberikan tidak cukup untuk menopang kehidupan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, reformasi ini dipandang sebagai langkah yang tak terhindarkan. Ketua Partai Komunis Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa perubahan ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Terkadang kita harus minum obat pahit, menahan rasa sakit, dan mengangkat tumor agar tubuh tetap sehat dan kuat,” katanya.
Meski begitu, bagi ribuan pegawai yang kehilangan pekerjaan, masa depan tetap penuh ketidakpastian.
Dengan meningkatnya persaingan kerja dan kurangnya jaminan dari pemerintah, mereka kini harus berjuang lebih keras untuk menata ulang kehidupan mereka.
