Bapenas Beberkan Capaian Satu Dekade Pemerintahan Jokowi

AKURAT.CO Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat berbagai capaian penting dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2 persen dengan nilai tambah sektor ekonomi kreatif Rp1.367 triliun dan surplus neraca perdagangan 11,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS),” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan resminya, Kamis (10/10/2024).

Dalam pengembangan wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan di Jawa dan Sulawesi yang disertai penurunan ketimpangan sosial. Hal ini ditandai dengan rasio gini yang menurun ke angka 0,375.

Baca Juga: Kepala Bapenas Sebut Transformasi Sosial Penting Untuk Mencapai Indonesia Emas 2045

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,59 dengan rata-rata lama sekolah 9,03 tahun dan tingkat pengangguran turun menjadi 5,11%. Infrastruktur juga berkembang dengan penambahan 6.665 Broadcast Traffic Systems (BTS) di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), serta 2.882 kilometer (km) jalan tol baru.

Di sektor sosial, Indeks Pembangunan Kebudayaan turut meningkat di angka 74,29, kualitas pelayanan publik mencapai 82,68, serta Indeks Demokrasi naik menjadi 75,51. Pada sektor lingkungan hidup, pemerintah disebut berhasil penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 637 juta ton, disertai peningkatan kualitas lingkungan yang kini mencapai 68,73.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kementerian PPN/Bappenas juga memastikan pembangunan ini berlandaskan prinsip keberlanjutan dan inovasi, selaras dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“RPJPN 2025-2045 menjadi kemudi untuk menavigasikan arah pembangunan Indonesia, memastikan seluruh pelaku pembangunan bergerak selaras dan terpadu demi cita-cita bangsa,” kata Suharso.

Dokumen perencanaan 20 tahunan tersebut yang telah disahkan sebagai Undang-Undang (UU) dinilai memainkan peran penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. "RPJPN 2025-2045 berperan penting dalam membentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan nasional Indonesia selama dua puluh tahun ke depan. Kami sudah memastikan rencana pembangunan dalam RPJPN dan RKP di tahun mendatang sudah selaras dengan arah kebijakan presiden terpilih, guna memastikan kontinuitas pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Kepala Bappenas.