Genjot Ekonomi RI, Prabowo Perlu Hidupkan Peran Dubes

Sebab, lanjutnya, jika kita 'flashback' kebelakang, pada masa Orde Baru, diplomasi ekonomi merupakan salah satu pilar utama kebijakan perdagangan. Dimana setiap duta besar tidak hanya menjalankan tugas diplomatik tradisional, namun  juga aktif berpartisipasi dalam membuka akses pasar baru bagi produk-produk Indonesia. 

 

"Dengan demikian, perlunya menghidupkan kembali peran duta besar sebagai agen ekonomi yang aktif, yang bertanggung jawab langsung dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Market Access bukan sekadar tugas tambahan, tetapi menjadi fokus utama diplomasi kita pada saat itu. Dan itu terbukti berhasil,” tegasnya pada saat webinar bersama media di Jakarta, Minggu (22/9/2024). 

 

 

Apalagi saat ini, tambahnya, dengan tantangan global yang semakin kompleks, Didik berpendapat bahwa Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan kebutuhan zaman.

 

"Proteksionisme semata tidak lagi relevan di era perdagangan bebas dan globalisasi. Pemerintah harus fokus pada peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional, bukan sekadar membatasi akses impor dengan kebijakan kuota yang tidak tepat sasaran," ucapnya.

 

Selain itu, dirinya juga mengusulkan agar kebijakan ekspor diperkuat dengan insentif bagi para pelaku usaha yang mampu memperluas pangsa pasarnya di luar negeri. "Negara perlu mendorong pertumbuhan ekspor dengan memberikan insentif, sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar global," tambahnya.

 

Di tengah situasi ekonomi global yang dinamis, Indonesia harus mampu memainkan perannya dengan lebih cerdas dan adaptif. Kebijakan perdagangan yang lebih terbuka, efisien, dan didukung oleh diplomasi ekonomi yang kuat menjadi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan global yang ketat.