AKURAT.CO Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kian urgen di tengah himpitan utang pemerintah yang membuat ruang fiskal menyempit dan terengah-engah.
Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti BPN memang ideal kalau diwujudkan dalam bentuk institusi di bawah presiden langsung. Mengingat, Kemenkeu saat ini juga overload karena harus mengurusi penerimaan, anggaran, treasury (perbendaharaan), BUMN atau SMV (special mission vehicle) secara bersamaan.
"Pajak selama ini dipegang dirjen sehingga kurang powerfull, bagaimana ia bisa memaksa menteri mengikuti kebijakan institusinya? Tapi BPN harus hari-hati. Ketika ini dibentuk tidak boleh ada problem apakah isu koordinasi, administrasi dan lainnya sehingga fiskal yang sudah tersengal-sengal ini tidak semakin parah. Pembentukannya harus extra hati-hati dan harus dipimpin orang yang hands on, tegas, keras," ujarnya di sela Diskusi Dilema Kabinet Prabowo Dalam Bingkai Koalisi Besar, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: Penerimaan Negara Boncos, Kehadiran BPN Jadi Solusi
Namun meski memang ada PR besar meningkatkan penerimaan negara yang saat ini juga dihimpit utang jatuh tempo begitu besar, sekitar Rp800 triliun per tahun, bukan berarti BPN menjadi satu-satunya solusi. Menurut Esther, lebih mudah meningkatkan penerimaan oajak lewat pemberlakukan Single Identity Number (SIN) layaknya Burger Service Nummer (BSN) di Belanda sana.
"Gampangnya sih dari pada BPN bikin aja single identity number (SIN). Dia bisa jadi kata kunci/ keyword semua data base. Contohnya waktu saya di Belanda, ke kantor imigrasi di sana, mau buka rekening bank, ke kantor pajak untuk mendapatkan keringan, semuanya tinggal pakai BSN. Otomatis semua sudah terekam siapa saya? Berapa harta saya? Berapa tabungan saya? Semua terekam," paparnya.
Masalahnya, menurut Esther, harus ada good will atau kemauan dari pemerintah karena SIN mensyaratkan integrasi database lintaskementerian dan lembaga. "Masalahnya pembuat UU (legislatif/ eksekutif) juga mungin takut juga ya (dengan SIN) karena enggak ada yang bisa lari dari pajak atau belasting bahasa Belandanya. Saya jamin tax ratio akan meningkat karena tak ada satupun yang bisa lari dari pajak," tukasnya.
Asal tahu, pembentukan BPN digadang bakal menaikkan tax ratio dari saat ini yang di bawah 10% menjadi 18%. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga misalnya, berharap dengan BPN penerimaan pajak bisa terus naik signifikan dibanding saat ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 5Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 6Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK










