Rokok Produksi UMKM Perlu Dikenakan Tarif Cukai Khusus

AKURAT.CO Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengusulkan adanya kelas cukai khusus bagi rokok produksi UMKM. Di mana hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan legislasi DPR RI, Achmad Baidowi.

Dirinya menyampaikan bahwa upaya tersebut sebagai bagian dari munculnya produk-produk rokok dalam skala terbatas sekaligus perhatian pemerintah untuk membina dan memberdayakan UMKM.

Kategori cukai rokok yang ada saat ini, baik kategori I dan kategori II, menurut Achmad masih sangat mahal bagi pelaku usaha kecil menengah. Untuk itu sebaiknya memang ada klasifikasi lagi dan diturunkan lagi ke kategori yang lebih rendah.

Baca Juga: Baleg: Kemana Cukai Rokok Rp221 T?

"Misalnya kelas III kah, kelas IV kah sehingga itu ada klasifikasi. Kalau semua dipaksa untuk memenuhi cukai kategori I dan kategori II, itu berat bagi pelaku UMKM. Itu pasti berat lah,” ujarnya usai RDPU Badan Legislasi DPR RI dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2023).

Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa tidak ada niatan dari para pelaku UMKM rokok untuk mangkir dari kewajiban cukai. Sebab tingginya tarif cukai, membuat mereka terseok-seok yang sering kali berujung pada pemasaran produk rokok tanpa pita cukai, sehingga diperlukan adanya aturan baru terkait tarif cukai untuk rokok produksi UMKM.

"Mereka nggak punya niatan untuk membangkang dan dia nggak mencuri uang negara kok! Tapi ada kewajiban kepada negara melalui cukai, tetapi harus terjangkau. Gimana cara pengaturannya? Ya di undang-undang pengaturannya supaya tidak memberatkan pelaku UMKM,” tegasnya.

Seperti yang diketahui, Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Se-Madura (P4TM) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia pada Senin (27/5/2024) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Pertemuan ini merupakan bagian dari partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RUU tentang Komoditas Strategis Perkebunan yang telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas.