Akurat Logo

OJK Jelaskan Alasan Tak Langsung Buka Identitas Pelanggar Pasar Modal

Esha Tri Wahyuni | 19 November 2026, 22:58 WIB
OJK Jelaskan Alasan Tak Langsung Buka Identitas Pelanggar Pasar Modal
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran di pasar modal harus melalui serangkaian tahapan pemeriksaan. Salah satunya memberikan kesempatan kepada pihak yang dikenakan sanksi untuk menyampaikan klarifikasi hingga mengajukan sanggahan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, proses pemberian denda maupun sanksi tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebagai regulator, OJK juga wajib menjalankan setiap tahapan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kita kan regulator, kita meregulasi. Jadi kita juga harus patuh dong sama regulasi itu sendiri," kata Friderica saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Manipulasi 5 Waran di BEI, OJK Tahan 3 Tersangka

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, sebelum sanksi dijatuhkan, OJK terlebih dahulu melakukan sejumlah tahapan. Proses tersebut meliputi pemanggilan pihak terkait, mendengarkan keterangan, meminta klarifikasi, hingga pemeriksaan oleh tim internal OJK.

Menurutnya, mekanisme tersebut juga memberikan ruang bagi pihak yang diperiksa untuk menyampaikan sanggahan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.

"Jadi memang itu dimungkinkan kalau misalnya kita kasih denda, sanksi, itu kan nggak cuma ujug-ujug ya. Pasti kita panggil, ada proses pemanggilan, mendengarkan ya, kemudian klarifikasi dan lain-lain," jelasnya.

Kiki menegaskan, kepatuhan terhadap prosedur menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan aturan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, setiap keputusan pemberian sanksi harus didasarkan pada proses pemeriksaan yang sesuai regulasi.

Mekanisme tersebut turut menjadi perhatian di tengah sorotan terhadap transparansi OJK dalam mengumumkan pihak-pihak yang tersangkut kasus pelanggaran pasar modal. Terutama setelah regulator mengumumkan sejumlah kasus besar yang melibatkan transaksi saham dan manipulasi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan penindakan kasus coordinated trading saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), serta kasus manipulasi IPO PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Dalam pengumuman tersebut, nilai denda yang dikenakan kepada pihak-pihak terkait mencapai lebih dari Rp 2 triliun.

Namun, penggunaan inisial dalam pengumuman tersebut memunculkan sorotan dari pelaku pasar. Sebagian pihak menilai identitas pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran perlu dibuka secara jelas agar penegakan aturan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi investor dan pelaku pasar lainnya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.