Akurat Logo

BI Ingatkan Dampak Serangan Siber ke Kepercayaan Publik

Esha Tri Wahyuni | 16 November 2026, 18:07 WIB
BI Ingatkan Dampak Serangan Siber ke Kepercayaan Publik
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) mengungkapkan serangan siber pada sistem pembayaran digital sepanjang 2026 hanya mencakup 0,001% dari total transaksi yang diproses. Meski tergolong kecil, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, keamanan transaksi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pasalnya, kepercayaan konsumen yang dibangun selama bertahun-tahun dapat terkikis hanya karena pengalaman buruk saat menggunakan layanan pembayaran digital.

“Kita meyakini ini ‘kerikil kecil’ (serangan siber), tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” kata Filianingsih dalam acara Kick-off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Airlangga Minta Perbankan RI Perkuat Keamanan Siber di Tengah Peretasan Global

Menurut Filianingsih, persoalan keamanan tidak bisa dipandang hanya berdasarkan jumlah kasus yang terjadi. Risiko penipuan dan serangan siber juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keamanan layanan pembayaran digital.

Dirinya mengutip hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing. Studi tersebut menunjukkan persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital karena mengikis kepercayaan konsumen.

Temuan itu, lanjutnya, sejalan dengan penelitian di sejumlah negara berkembang yang menunjukkan bahwa penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital.

“Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” ujarnya.

Filianingsih menegaskan, perlindungan konsumen harus menjadi bagian utama dalam pengembangan inovasi sistem pembayaran. BI pun mewajibkan penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk tidak menjadikan perlindungan konsumen sekadar pelengkap dalam menghadirkan layanan baru.

“Kita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” ungkapnya.

Menurut dia, penguatan perlindungan konsumen perlu dilakukan melalui tiga aspek, yakni pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi juga membutuhkan keterlibatan penyelenggara jasa pembayaran.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.