Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Ditarget Beroperasi Januari 2027, Prabowo Serahkan Pengawasan ke OJK

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia dengan membangun bursa mineral dan komoditas strategis di dalam negeri.

Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan harga komoditas yang selama ini banyak ditetapkan melalui pasar di luar negeri.

“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Baca Juga: OJK Bentuk Satgas, Bursa Mineral Ditargetkan Beroperasi 1 Januari 2027

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen berbagai komoditas penting dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai pemilik komoditas harus memiliki instrumen perdagangan sendiri agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat di pasar global.

"Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa," tukas Prabowo.

Dengan dukungan DPR, rencananya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang. Presiden secara khusus meminta agra hal ini segera dibahas DPR dan diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

“Rencana kita apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, keberadaan bursa tersebut akan menjadi fondasi pembentukan Indonesia Reference Price, yakni harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas utama ekspor.

Pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya pelaku perdagangan internasional sehingga produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dapat bertemu dalam satu sistem dengan data transaksi yang lebih terbuka.

"Dengan data transaksi yang lebih terang, dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, Otoritas Jasa Keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita," tutur Prabowo.