Akselerasi Pasar Uang, BI Terbitkan Floating Rate Note

Upaya itu ditempuh salah satunya lewat penerbitan Bank Indonesia Floating Rate Note (BI-FRN) serta percepatan pembentukan pasar overnight index swap (OIS).

 

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI, Agustina Dharmayanti, menjelaskan bahwa inovasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2030. 

 

Tujuannya, memastikan pasar keuangan tetap tumbuh sehat, likuid, dan mampu mendukung pembiayaan sektor riil serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

 

 

“Ini merupakan upaya BI untuk terus berinovasi sehingga pasar keuangan kita tetap berkembang dan sehat. Likuiditas harus terjaga agar fungsi kredit dan pembiayaan ekonomi dapat berjalan optimal,” ujarnya di Jakarta, Jumat (7/11/2025). 

 

Sejak implementasi OMRO market pada Mei 2024, aktivitas pasar uang dan valuta asing menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada 2025, transaksi rata-rata harian mencapai Rp54,4 triliun, sementara pasar valas mencatat rata-rata USD10 miliar per hari.

 

Selain ditopang arus masuk modal melalui SRBI, penguatan pasar juga didorong efisiensi instrumen lindung nilai domestik Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) yang kini menawarkan bid-ask spread lebih sempit dibandingkan instrumen sejenis di pasar luar negeri.

 

BI kini mempercepat reformasi suku bunga acuan domestik. Mulai Januari 2026, suku bunga JIBOR akan dihentikan dan digantikan dengan compounded IndONIA sebagai acuan transisi sebelum sepenuhnya beralih pada OIS pada 2028.

 

Dengan penerbitan BI-FRN, bank akan memiliki aset berbunga mengambang, sehingga mendorong kebutuhan untuk melakukan lindung nilai suku bunga melalui OIS. 

 

“Ketika bank punya aset floating, mereka membutuhkan hedging. Inilah yang akan mendorong transaksi OIS tumbuh,” ujarnya. 

 

Instrumen baru tersebut diharapkan menciptakan proses price discovery yang lebih baik dan meningkatkan transparansi pergerakan suku bunga di pasar rupiah. Ke depan, suku bunga acuan akan berbasis transaksi nyata, bukan kuotasi, sebagaimana standar internasional.

 

Menurutnya, reformasi pasar uang tak terlepas dari tujuan besar memperkuat sumber pembiayaan ekonomi nasional. Porsi obligasi korporasi terhadap PDB Indonesia masih sekitar 2,1%, jauh di bawah negara lain di kawasan. 

 

Karena itu, BI menilai perluasan instrumen dan transparansi harga menjadi prasyarat agar perusahaan lebih percaya diri memanfaatkan pasar surat utang sebagai sumber pendanaan.

 

“Pasar uang yang modern, likuid, dan berstandar internasional adalah fondasi pembiayaan ekonomi. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan itu,” tegasnya.