POJK Baru Buka Akses Lebih Luas Bagi UMKM Dapatkan Pembiayaan

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Aturan ini lahir di tengah tantangan perlambatan ekonomi global yang memengaruhi sektor perbankan. Meski demikian, data OJK menunjukkan kredit perbankan ke UMKM masih tumbuh positif.

Hingga Juli 2025, penyaluran kredit mencapai Rp1.496,93 triliun atau 18,61% dari total kredit, naik 1,82% secara tahunan.

Baca Juga: Saham Big Bank Anjlok Usai Pergantian Menkeu, OJK Sebut sebagai Siklus Jangka Pendek

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa POJK 19/2025 memberikan sejumlah kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudahan tersebut mencakup penyusunan skema kredit yang menyesuaikan karakteristik bisnis UMKM, penetapan kebijakan khusus, serta percepatan proses bisnis dalam penyaluran kredit.

“OJK optimistis kebijakan ini akan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus meningkatkan kapasitas usaha mereka,” ucapnya, Rabu (10/9/2025).

Selain itu, POJK ini mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) untuk mencantumkan rencana penyaluran kredit UMKM dalam rencana bisnis tahunan mereka. OJK akan melakukan pengawasan agar rencana tersebut terealisasi sesuai target.

Dengan kebijakan ini, diharapkan lembaga keuangan yang selama ini belum aktif menyalurkan kredit UMKM juga mulai terlibat. Kehadiran LKNB diyakini dapat memperluas jangkauan pembiayaan, terutama ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan secara optimal.

Baca Juga: Kondisi Global Diliputi Ketidakpastian, OJK Berharap Menkeu Baru Bisa Jaga Stabilitas Industri Keuangan

Bagi pelaku UMKM, aturan baru ini menjadi angin segar. Tidak sedikit UMKM yang menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan karena proses administrasi yang panjang atau skema kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Melalui POJK 19/2025, hambatan-hambatan tersebut diharapkan bisa diminimalisasi.

Dian menegaskan, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, UMKM diyakini dapat memperluas pasar, meningkatkan produksi, hingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“OJK percaya UMKM akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, dukungan pembiayaan bagi sektor ini harus terus diperkuat,” ujarnya.