Satgas BLBI Diminta Lebih Fokus dan Tepat Sasaran dalam Penanganan Kasus

AKURAT.CO Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) didesak untuk bekerja lebih fokus dan tepat sasaran dalam menunaikan tugasnya mengembalikan uang negara yang dikemplang oleh obligor nakal.

Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho, meminta Satgas BLBI terus menjaga komitmennya dalam menangani dan menyelesaikan kasus skandal BLBI secara efektif dan efisien agar pengembalian uang negara bisa optimal.

“Itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang kesulitan. Jadi, kejar terus uang rakyat yang diambil oleh para obligor itu. Utang harus dibayar segera,” ujar Hardjuno di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Belakangan, kasus BLBI kembali mencuat akibat protes Marzuki Alie terhadap petugas Satgas BLBI yang hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.

Baca Juga: Bagaimana Upaya untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia?

Protes mantan Ketua DPR RI dan mantan pimpinan Partai Demokrat terkait penyitaan aset Bank Centris ramai diperbincangkan di media sosial. Marzuki memprotes karena aset Bank Centris yang disita dianggap tidak terkait dengan BLBI.

Hardjuno, yang juga kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair), menekankan bahwa kasus Bank Centris ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi Satgas BLBI.

Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar dalam menindaklanjuti obligor yang terbukti mengemplang dana BLBI.

Namun, jika Satgas menyasar pihak yang tidak ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang terjadi pada Bank Centris, ini merupakan kesalahan serius yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Baca Juga: Cara Mudah Beli E-Meterai Secara Online untuk CPNS 2024

"Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, bukan asumsi atau dokumen yang meragukan. Jika tidak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas harus dihentikan," ujar Hardjuno, yang juga mantan Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI.

Hardjuno menegaskan bahwa Satgas BLBI tidak boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, terutama mereka yang tidak terlibat dalam kasus BLBI.

Menurutnya, semua tindakan pejabat negara harus didasarkan pada hukum yang jelas dan transparan.

"Penyitaan aset tanpa bukti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Satgas BLBI harus memastikan setiap langkah yang diambil didasarkan pada dokumen dan fakta yang valid, bukan informasi yang tidak akurat," lanjut Hardjuno.

Baca Juga: Gelar CSR, AQUA Elektronik Bagikan Produk Elektronik Saat Kemerdekaan RI ke-79

Ia juga menyinggung peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum terkait BLBI berjalan dengan adil dan transparan.

"Sebagai pejabat negara, Menteri Keuangan harus bersikap terbuka dan mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat," tegasnya.

Hardjuno menambahkan bahwa jika ada dugaan kesalahan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyitaan aset, hal ini harus segera diselidiki dan ditindaklanjuti dengan serius.

"Satgas BLBI penting untuk menegakkan hukum terhadap pengemplang BLBI, tetapi penegakan hukum ini harus dilakukan dengan adil dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah," tutup Hardjuno.