QRIS Siap Digunakan di Korsel, Jepang dan UEA

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) segera dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbelanja di berbagai negara, termasuk Korea Selatan (Korsel), India, Jepang, dan Uni Emirat Arab (UAE).

Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta pada Rabu, (16/7/2024). "Dalam waktu dekat, kita akan ada kesepakatan QRIS cross border dengan India, Korea Selatan, Jepang, dan UEA. Tunggu tanggal mainnya, nanti masyarakat bisa beli topokki dan sushi dengan QRIS," ujar Filianingsih dikutip Kamis, (18/7/2024).

Sebelumnya, Indonesia telah menjalin kerja sama QRIS antarnegara dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura. Filianingsih menjelaskan bahwa terjadi peningkatan transaksi QRIS dalam kerja sama tersebut.

Baca Juga: BI Catat Transaksi ATM Terus Turun Karena QRIS Kian Digandrungi

Untuk transaksi inbound, yang dilakukan oleh turis asing di dalam negeri, terdapat peningkatan transaksi sebesar 13% secara bulanan antara Thailand dengan Indonesia. Kebanyakan turis Thailand menggunakan QRIS untuk bertransaksi di Jakarta dan Jawa Barat.

Pertumbuhan transaksi juga tercatat untuk turis Singapura yang mencapai 28% secara bulanan, terutama di Jakarta dan Riau. Sementara itu, turis Malaysia mencatatkan peningkatan transaksi sebesar 8 persen dengan volume tertinggi di Jakarta dan Jawa Barat.

Adapun untuk transaksi outbound, jumlah transaksi QRIS yang dilakukan warga Indonesia di Thailand meningkat 9% dan di Malaysia naik 4%. Namun, transaksi di Singapura mengalami penurunan sekitar 12%.

Penggunaan QRIS terus mengalami peningkatan, termasuk di dalam negeri. BI mencatat transaksi QRIS tumbuh signifikan dalam setahun terakhir, yaitu mencapai 226,54% dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayarannya. Untuk sistem pembayaran, kebijakan diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.