Program 3 juta Rumah Bidik Investasi Global dari Eropa, Asia hingga Amerika Utara

AKURAT.CO Pemerintah mulai memperluas strategi pembangunan Program 3 Juta Rumah dengan membidik investasi global dan memperkuat kolaborasi dunia usaha.

Langkah ini ditempuh agar sektor perumahan tidak hanya menjadi solusi kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, percepatan pembangunan perumahan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk komunitas diplomatik dan pelaku usaha internasional. Menurutnya, peluang kerja sama tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah Baru Terealisasi 1,79 Juta Unit per 15 Oktober 2026, Serapan Anggaran Kementerian PKP Belum Optimal

Hal itu disampaikan Maruarar dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 bertema "From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence" di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar memaparkan sejumlah program pemerintah di sektor perumahan, mulai dari renovasi rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi, hingga perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini," ujar Maruarar.

Menurutnya, kebijakan perumahan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Pemerintah turut memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah tengah mendorong rencana perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah melalui angsuran yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, Maruarar menilai keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman yang membutuhkan perhatian. Salah satu contohnya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).