Menteri Ara Bidik 400.000 Bedah Rumah untuk Tahun 2026

AKURAT.CO Pemerintah meningkatkan target program bedah rumah menjadi 400.000 unit pada 2026, dari 45.000 unit pada tahun sebelumnya. Kenaikan target tersebut menjadi tantangan bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pelaksanaan program hingga akhir tahun.

Upaya percepatan itu dibahas Menteri PKP, Maruarar Sirait bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Pertemuan tersebut juga membahas penyelarasan peta jalan Kementerian PKP 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Baca Juga: 2 Tahun Menjabat Menteri, Maruarar Sebut Pegawai Kementerian PKP Bertambah Jadi Hampir 4.000 Orang

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel mengatakan, koordinasi dengan Bappenas diperlukan untuk mempertajam perencanaan serta memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.

Dalam pertemuan itu, Maruarar juga meminta arahan Bappenas mengenai data dan capaian sektor perumahan yang akan disampaikan dalam laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas. Yang kedua, kami juga akan menyampaikan roadmap Kementerian PKP Tahun 2025–2029," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain program bedah rumah, pemerintah mengandalkan pembiayaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kementerian PKP mencatat realisasi FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 telah mencapai 459.468 unit.

Pemerintah juga mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan. Hingga tanggal yang sama, realisasi program tersebut mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah 114.672 debitur.

Pembiayaan tersebut ditujukan untuk mendukung berbagai pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat aktivitas usaha yang berkaitan dengan pembangunan, pembelian, dan renovasi rumah.

Baca Juga: Ahmad Doli Klaim Punya Bukti Pasal Selundupan di PKPU Pencalonan Gibran

Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, sinkronisasi program perumahan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional.