Kontrak Baru Waskita Karya Capai Rp5,6 Triliun, Proyek Pemerintah Dominan

AKURAT.CO PT Waskita Karya (Persero) Tbk berhasil mengumpulkan total Nilai Kontrak Baru (NKB) sebanyak Rp5,6 triliun hingga Agustus 2026.

Perolehan kontrak tersebut didominasi oleh proyek pemerintah pusat sebanyak 49,2%, pengembangan bisnis 11,8%, swasta 9,8%, pemerintah daerah 5,1%, BUMN dan BUMD 4%, serta kontribusi anak usaha sebesar 20%.

Berdasarkan segmentasi jenis pekerjaan, infrastruktur konektivitas paling banyak dengan persentase mencapai 41,6%. Disusul proyek infrastruktur air sebesar 20,7% dan gedung 17,7%.

Baca Juga: Beban Utang Rp16,4 Miliar Cucu Usaha Dialihkan, WSKT Restrukturisasi Proyek PLTA Wado

Salah satu proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan pada 2026 yaitu Sekolah Rakyat di Provinsi Papua. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas di kawasan Indonesia Timur.

Corporate Secretary, Steven Subiantoro mengatakan, total nilai kontrak baru pada Agustus 2026 menunjukkan adanya pencapaian kinerja berkelanjutan. Angka itu, lanjutnya, menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.

"Kami tetap selektif dalam memilih proyek yang akan dikerjakan. Waskita Karya menghindari proyek turnkey maupun investasi, serta berfokus pada proyek berskema monthly payment dan memiliki uang muka," kata Steven dalam keterangan resmi, Senin (28/9/2026).

Sebagai BUMN Konstruksi yang berpengalaman lebih dari 65 tahun, Steven menegaskan, Perseroan terus berkomitmen menyelesaikan proyek dengan hasil terbaik. Dalam 10 tahun terakhir, lanjutnya, Waskita Karya telah membangun 30 bendungan, 41 irigasi, 20 fasilitas Rumah Sakit (RS), 15 sarana pendidikan, 92 jalan tol, serta 19 proyek konektivitas daerah.

“Waskita Karya berkomitmen terus mendukung Program Prioritas Presiden. Di antaranya menghapuskan kemiskinan ekstrem, pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan, sekaligus mendorong keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat,” ujarnya.

Perusahaan, kata Steven, turut memastikan setiap infrastruktur dikerjakan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Langkah ini guna memastikan pengerjaan berjalan lancar.

"Waskita Karya juga selalu memperkuat manajemen risiko sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan memacu penyerapan tenaga kerja lokal di setiap lokasi proyek," tutur Steven.