Bappenas Luncurkan Master Plan Produktivitas Nasional, Kunci Arah Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

AKURAT.CO Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas resmi meluncurkan Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) sebagai langkah strategis memperkuat daya saing dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen kebijakan ini disusun bersama Asian Productivity Organization (APO) dan menjadi peta jalan peningkatan produktivitas nasional lintas sektor.

Peluncuran bertema “Transformasi Produktivitas: Menguatkan Sinergi Pusat, Daerah, dan Dunia Usaha” digelar di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (7/10), dihadiri Deputi Bappenas Eka Chandra Buana dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono.

Deputi Bappenas Eka Chandra Buana menegaskan MPPN bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat sinergi nasional.

“Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi kita stagnan di sekitar 5 persen. Produktivitas harus menjadi motor utama agar Indonesia keluar dari middle income trap,” ujar Eka.

MPPN memuat lima fokus utama:

1. Membangun kesadaran nasional tentang pentingnya produktivitas,

2. Memperkuat regulasi dan kelembagaan,

3. Mempercepat transformasi digital dan infrastruktur,

4. Meningkatkan kapasitas SDM dan inovasi,

5. Mengintegrasikan UMKM ke sistem ekonomi nasional. 

Eka menambahkan, variasi Total Factor Productivity (TFP) antarwilayah masih besar.

“Kualitas tata kelola daerah lebih menentukan daripada sekadar besarnya investasi fisik. Karena itu, kolaborasi pusat dan daerah jadi kunci keberhasilan Master Plan ini,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono menyambut baik peluncuran MPPN dan menilai kebijakan ini memberi arah konkret bagi dunia usaha.

“Kami berharap master plan ini memberi arah konkret bagi dunia usaha dalam peningkatan efisiensi dan inovasi SDM,” kata Bayu.

Menurutnya, peran swasta sangat vital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhir RPJMN 2025–2029.

"Pemerintah hanya bisa menanggung sekitar 9 persen dari kebutuhan investasi nasional yang mencapai Rp48 ribu triliun. Sisanya harus datang dari sektor swasta. Karena itu, kolaborasi adalah kunci,” jelasnya.

Bayu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi agar investasi tidak terhambat.

"Banyak investasi tertunda karena birokrasi perizinan. Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah akan sangat menentukan daya saing Indonesia ke depan,” tambahnya.

Peluncuran MPPN menjadi tonggak penting bagi arah baru pembangunan nasional berbasis produktivitas dan inovasi.

"Master plan ini bukan akhir, tapi titik tolak awal bagi kolaborasi yang lebih konkret antar sektor,” tutup Eka.

Bappenas menargetkan MPPN menjadi fondasi penguatan produktivitas di seluruh lini  pusat, daerah, industri besar, hingga UMKM  sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045: Negara Maju, Berdaya Saing, dan Inklusif.