Komite Percepatan Transformasi Digital Gelar Rapat Perdana, Luhut Tegaskan Percepatan GovTech AI

AKURAT.CO Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah resmi menggelar rapat perdana setelah pembentukannya melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Kehadiran komite ini menjadi langkah awal dalam upaya mempercepat digitalisasi pemerintahan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia didampingi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid sebagai wakil ketua.

Dalam struktur komite, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bertugas mengelola infrastruktur, aplikasi, koordinasi data digital, serta keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peran ini diharapkan dapat memperkuat transformasi digital di sektor pemerintahan.

Luhut menekankan bahwa komite akan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Teknologi kecerdasan buatan atau GovTech AI disebut sebagai pilar utama dalam mewujudkan rencana tersebut.

Menurut Luhut, penunjukan Menteri PANRB dan Menteri Komdigi sebagai wakil ketua komite merupakan langkah strategis. Keduanya disebut akan menjadi pengawal utama agar program transformasi digital berjalan sesuai harapan.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Integrasi GovTech dan Penguatan Makan Bergizi Gratis untuk Tekan Kemiskinan

"Dalam Perpres ini saya ditunjuk sebagai Ketua Komite, ada dua wakil, Ibu Menteri PANRB dan Ibu Menteri Komdigi. Jadi dua srikandi ini sebagai pengawal supaya betul-betul program ini jalan," ujarnya, dikutip dari keterangan resminya, Rabu (27/8/2025).

Ia menambahkan bahwa penerapan GovTech berbasis AI dapat memberikan dampak besar terhadap efisiensi anggaran negara. Digitalisasi birokrasi diyakini mampu memangkas pemborosan dalam sistem layanan publik.

"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp350-400 triliun yang akan membantu pemerintah menekan defisit anggaran hingga tahun 2026," kata Luhut.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa komite memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi digital lintas sektor. Mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga implementasi, seluruh tahapan akan dikoordinasikan agar lebih efektif.

Meutya menegaskan bahwa pihaknya akan fokus mengawal aspek teknis dalam penerapan GovTech AI. Pemilihan teknologi yang tepat menjadi salah satu prioritas di tengah pesatnya perkembangan digital global.

"Tim kami yang ada di Komite akan mengawal secara lebih detail, salah satunya pemilihan teknologi yang paling tepat digunakan," pungkas Meutya.