Pemerintah Trump Pertimbangkan Akuisisi Saham Intel

AKURAT.CO Pemerintahan Donald Trump dikabarkan tengah menjajaki rencana untuk membeli 10 persen saham di perusahaan chip Intel. Jika terealisasi, ini akan menjadi salah satu intervensi terbesar pemerintah Amerika Serikat di sektor swasta sejak bailout otomotif era Barack Obama.

Diskusi ini muncul ketika Intel menghadapi tantangan besar dalam membangun pusat manufaktur chip di Amerika Serikat. Hal ini dinilai penting untuk mengamankan rantai pasokan teknologi vital dan menjaga kepentingan nasional.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut bahwa rencana tersebut merupakan solusi kreatif. Ia menegaskan tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan pada industri strategis sekaligus keuntungan bagi pembayar pajak.

"Ini adalah ide kreatif yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk memastikan bahwa kami berdua meyakinkan rantai pasokan kritis ini sambil juga mendapatkan sesuatu untuk pembayar pajak Amerika," katanya.

Leavitt juga menyampaikan bahwa Menteri Perdagangan Howard Lutick kini sedang menyiapkan detail teknis kesepakatan. Namun, setiap keputusan akhir tetap membutuhkan persetujuan resmi dari dewan direksi Intel.

Menteri Keuangan Scott Bessent sebelumnya mengatakan, kepemilikan saham ini akan diambil dari konversi hibah miliaran dolar yang sudah diberikan kepada Intel. Dukungan finansial tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan dalam memproduksi chip di AS.

Dikutip dari Bloomberg, Rabu (20/8/2025), nilai 10 persen saham Intel diperkirakan mencapai sekitar 10,5 miliar dolar AS. Jumlah ini hampir setara dengan hibah federal 10,9 miliar dolar yang sudah diterima Intel untuk mendukung produksi komersial maupun militer.

Intel diketahui menjadi penerima bantuan terbesar dari Undang-Undang Chips and Science yang diteken Presiden Joe Biden pada 2022. Undang-undang tersebut mengalokasikan 39 miliar dolar untuk memperkuat industri semikonduktor dalam negeri.

Salah satu proyek utama Intel adalah pembangunan fasilitas manufaktur besar di Ohio. Namun, proyek yang awalnya ditargetkan selesai pada 2025 itu tertunda hingga 2030 atau 2031 akibat kendala keuangan.

Lutick menegaskan bahwa pemerintah ingin ada imbal hasil dari dukungan finansial ini. Menurutnya, kepemilikan saham ekuitas jauh lebih bernilai dibanding sekadar hibah tanpa pengembalian.

Intel sendiri belum memberikan komentar resmi terkait rencana ini. Jika kesepakatan disetujui, hal tersebut akan menambah daftar intervensi Trump di sektor swasta, seperti saat pemerintahannya memperoleh 'saham emas' dalam merger Nippon Steel dan US Steel.