Akurat Logo

KPK Dalami Proyek di Satpol PP, Damkar, dan 16 Dinas Pemkab Klaten

Saeful Anwar | 18 November 2026, 08:24 WIB
KPK Dalami Proyek di Satpol PP, Damkar, dan 16 Dinas Pemkab Klaten
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pendalaman dilakukan dengan memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11/2026).

Para saksi dimintai keterangan mengenai proyek-proyek di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam.

Selain proyek pengadaan, penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh HWI. Pemeriksaan juga mencakup dugaan setoran dari dinas terkait upah pungut serta penerimaan yang diduga berasal dari aktivitas tambang galian C.

“Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian C,” ujarnya.

Sebanyak 18 saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Klaten. Mereka antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pendidikan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kesehatan.

Saksi lainnya berasal dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Penyidik juga memeriksa pejabat dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informatika, Perhubungan, Perpustakaan dan Kearsipan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah berinisial ALH, dan 21 orang lainnya.

Sehari kemudian, KPK menetapkan HWI, ALH, serta MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Baca Juga: KKP Sebut Dua Kerja Sama Publikasi dengan RANS pada 2025 Sesuai Aturan

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.