Ibarat Fenomena Gunung Es, Komnas HAM Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Lapas secara Menyeluruh

AKURAT.CO Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Anis Hidayah, mengatakan persoalan di lembaga pemasyarakat (lapas) seperti over kapasitas, pungutan liar hingga temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong, bukanlah hal baru. Masalah ini sudah lama dan terjadi pengulangan.

Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar upaya pemerintah memperbaiki tata kelola di lapas bukan bersifat sementara, tetapi perbaikan secara menyeluruh sehingga hasilnya dirasakan oleh warga binaan.

"Tentu kami ingin mendorong tidak sekadar reaksi atau tambal sulam atas temuan ini. Tetapi bagaimana seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, pemerintah memiliki komitmen untuk membenahi sistem dan tata kelola tahanan kita. Sehingga paradigma penghukuman bagi seluruh narapidana kita adalah pemulihan ya, dan bagaimana memastikan mereka menjadi lebih baik gitu ketika keluar dari penjara," kata Anis, di Jakarta, dikutip Antara, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Dukung Literasi Jadi Syarat Pengurangan Masa Tahanan, Pakar Hukum: Bikin Pembinaan Lapas Lebih Terukur

Dia menilai, persoalan di lapas dan rutan seperti fenomena gunung es yang sudah terjadi cukup lama. Komnas HAM secara reguler melakukan pemantauan sejak lama.

"Dan problem-problem itu sudah cukup lama ditemukan, tetapi sampai hari ini masih ada, terbukti temuan-temuan Ombudsman terutama kemarin yang ada di Lapas Kelas II Cibinong," imbuhnya.

Selain itu, Komnas HAM masih terus menerima aduan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lapas dan rutan. Baik itu terkait dugaan kekerasan, penyiksaan, pungli dan lain-lain.

Baca Juga: Belajar dari Kasus Kalapas Cibinong: Mengapa Sifat Qanaah dan Amanah Adalah Kunci Kebahagiaan Hakiki?

"Termasuk beberapa kasus yang kami tangani meninggal dunia karena dikeroyok sesama tahanan, sakit tidak ditangani secara baik, dan yang lain-lain gitu," ujarnya.

Tahun ini, Komnas HAM menerima aduan 42 kasus dari berbagai lapas di seluruh Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM mendukung penuh langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di lapas dan rutan.

Termasuk percepatan revisi undang-undang, perbaikan sistem tata kelola lapas seluruh Indonesia yang selaras dengan prinsip HAM. Baik yang diatur di dalam Konvensi Hak Sipil Politik maupun Konvensi Menentang Penyiksaan, yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998.