Refly Harun Minta MK Tidak Terpaku Hukum Acara dalam Perkara Ijazah Gibran

AKURAT.CO Mahkamah Konstitusi diminta tidak hanya mempertimbangkan persoalan prosedural dalam memutus sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hakim Konstitusi diminta turut mempertimbangkan substansi perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan.
Kuasa hukum pemohon Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Refly Harun, menjelaskan, perkara yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan berhadapan dengan persoalan tenggat waktu. Namun, persoalan substantif mengenai syarat pendidikan Gibran belum pernah diuji dalam perkara Pilpres 2024.
"Kita tahu sejak awal bahwa permohonan ini sudah lewat waktu. Sudah dua tahun sejak dilantik. Tetapi kendati demikian, karena ini adalah sesuatu yang belum pernah dipermasalahkan dalam persidangan tahun 2024, maka kemudian diajukan sekarang," kata Refly, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).
Ia mengatakan, MK telah menerbitkan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 untuk mengatur penanganan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pada 2026. Peraturan tersebut secara resmi berjudul Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Baca Juga: Menko Polkam Dudung Singgung Eskalasi Politik Sidang Putusan Syarat Pendidikan Gibran di MK
Oleh karena itu, Refly menilai persoalan hukum acara tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk mengakhiri perkara.
"Kalau cuma sekadar melampaui hukum acara atau mengesampingkan undang-undang, MK sudah pernah melakukan itu," ujarnya.
Refly kemudian merujuk pada sejumlah putusan MK yang, menurutnya, menunjukkan kewenangan lembaga tersebut dapat ditafsirkan secara progresif. Salah satunya mengenai kewenangan MK menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu.
"Artinya, konstitusi bisa berubah melalui judicial decision. Putusan pengadilan bisa mengubah pemaknaan konstitusi berdasarkan penafsiran konstitusi yang ada," katanya.
Menurut Refly, persoalan lain seperti kewenangan MK dan legal standing para pemohon memang masih menjadi perdebatan. Namun, ia meminta hakim tetap memeriksa substansi persoalan yang diajukan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








