KPK Dalami Peran Aspri Ridwan Kamil dalam Pengelolaan Dana Non-Budgeter BJB

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran asisten pribadi (aspri) mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pengelolaan dana non-budgeter yang diduga berkaitan dengan pengadaan iklan Bank BJB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penyidik menduga aspri Ridwan Kamil mengetahui pergerakan dan pengelolaan uang yang diterima.

Keterangan tersebut dibutuhkan untuk mengurai asal dana, peruntukan, hingga pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang.

"Ya, tentunya penyidik berkeyakinan bahwa saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan, termasuk aspri dari Gubernur Jawa Barat, saudara RK, ini diduga mengetahui terkait dengan keluar masuknya uang, termasuk juga pengelolaan uang, dari uang-uang yang diterima tersebut untuk apa saja, untuk kegiatan-kegiatan operasional apa saja gitu ya, itu semuanya didalami," kata Budi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Budi, pendalaman tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.

KPK menduga dari total anggaran sekitar Rp400 miliar, hanya sekitar 50 persen yang benar-benar digunakan untuk pengadaan iklan.

Sementara sisanya diduga masuk ke dana non-budgeter yang kemudian mengalir kepada sejumlah pihak.

"Karena ini juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pengadaan iklan di BJB. Bahwa dari total uang sekitar Rp400 miliar itu hanya sekitar 50 persen yang betul-betul riil untuk pengadaan, sedangkan 50 persennya itu diduga kemudian masuk ke dalam dana non-budgeter, yang kemudian dana non-budgeter ini mengalir kepada para pihak. Inilah yang kemudian ditelusuri," ujarnya.

Budi mengatakan keterangan aspri diperlukan untuk mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola dan digunakan.

Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya peran aspri sebagai penghubung dalam aliran dana.

"Sehingga peran dari aspri keterangannya sangat dibutuhkan karena bisa jadi menjadi hub ya, placement uang masuk, kemudian peruntukan dari uang itu, nah kemudian dari siapa ini alur perintahnya, kemudian alirannya kepada siapa saja, ini semuanya didalami," kata Budi.

Selain aliran dana, KPK turut menelusuri berbagai aktivitas Ridwan Kamil selama menjabat Gubernur Jawa Barat, baik kegiatan kedinasan maupun nonkedinasan.

Penyidik mendalami sumber anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya dana taktis di luar anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Termasuk dulu sebelumnya juga penyidik melakukan pendalaman terkait dengan aktivitas-aktivitas Pak RK sebagai Gubernur Jawa Barat, ya kegiatan-kegiatan dinas ya kegiatan-kegiatan non-dinas ya. Ini berkaitan juga dengan anggaran-anggaran yang digunakan. Apakah full menggunakan anggaran dari APBD, ya apakah kemudian ada juga dana-dana taktis yang digunakan," ujar Budi.

"Nah dana-dana taktis ini sumbernya dari mana, peruntukannya untuk apa saja, untuk siapa saja, nah semuanya didalami," sambungnya.

KPK juga menelusuri perjalanan dinas Ridwan Kamil selama menjabat Gubernur Jawa Barat. Penyidik memeriksa pihak-pihak yang ikut dalam perjalanan tersebut, termasuk apakah seluruhnya tercantum dalam surat tugas Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau terdapat pihak lain di luar surat tugas.

Baca Juga: KPK Periksa Pejabat Pengadaan Bank BJB dan Eks Asisten Ridwan Kamil