Pengacara Yaqut: Skema 50-50 Dibahas Setelah Ada Arahan Jokowi, DPR Tidak Berwenang Atur Kuota Haji

AKURAT.CO Kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 dengan skema 50 persen untuk jemaah reguler dan 50 persen untuk haji khusus dibahas setelah adanya arahan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, arahan tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan Yaqut pada 27 November 2023. Pertemuan itu disebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2023, termasuk tingginya angka kematian jemaah haji yang mencapai sekitar 800 orang.
"Di tanggal 27 November, Gus Yaqut bertemu dengan presiden dan tentu mendiskusikan tentang evaluasi haji 2023. Nah, lalu muncullah arahan dari presiden," kata Mellisa, usai sidang korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Mellisa mengatakan, arahan tersebut berkaitan dengan keselamatan jemaah atau hifdzun nafs. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah jumlah jemaah lanjut usia yang masih tinggi, serta kondisi cuaca yang diperkirakan lebih ekstrem pada penyelenggaraan haji 2024.
"Atas dasar arahan tersebut, maka dilakukanlah kajian, simulasi. Sehingga yang mereka katakan bahwa tidak ada kajian, bagaimana mungkin tidak ada kajian," ujarnya.
Baca Juga: Hilman Latief Ungkap Gus Yaqut Sampaikan Arahan Jokowi soal Kuota Haji 50-50
Menurut Mellisa, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama memiliki data teknis yang cukup untuk melakukan kajian. Mulai dari rute perjalanan, kapasitas pelayanan hingga kondisi jemaah.
Kuota 20 Ribu Belum Masuk Siskohat
Mellisa juga menyinggung keterangan mantan Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.
Menurutnya, Hilman menguatkan adanya arahan mengenai skema 50-50. Namun, pembagian tersebut belum disampaikan dalam rapat kerja DPR pada 27 November 2023 karena tambahan kuota 20.000 dari Arab Saudi saat itu belum secara resmi masuk dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
"Sehingga tadi sudah ditegaskan oleh saksi yang hadir hari ini, beliau adalah Direktorat Dirjen PHU ya, Pak Hilman Latief. Bahwa arahan itu memang ada, lalu kemudian pada saat itu kenapa tidak disampaikan? Pada saat raker tanggal 27 November 2023 itu. Karena sejatinya kuota tambahan yang 20 ribu itu secara resmi belum muncul di dalam Siskohat," jelasnya.
Atas dasar itu, Mellisa menilai pembahasan DPR pada saat itu belum menyentuh kuota tambahan secara konkret.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini




Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa




