Kasus Petani Tewas di Sumut Diduga Libatkan Oknum TNI, DPR Desak Pengusutan Transparan

AKURAT.CO Anggota Komisi I DPR, Cindy Monica, mendesak pengusutan tuntas atas meninggalnya seorang petani yang diduga menjadi korban penganiayaan di area perkebunan Agrinas Palma Nusantara, Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut merupakan anggota TNI aktif.
Legislator Fraksi Partai Nasdem itu menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut, sekaligus mendorong agar proses pengusutannya dilakukan secara transparan.
Menurut Cindy, setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara harus ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa seperti ini harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat," jelas Cindy, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Cindy menegaskan bahwa penanganan setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan prajurit TNI harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi bidang pertahanan, ia turut mengapresiasi langkah awal Kodam I/Bukit Barisan yang telah melakukan penyelidikan internal dan memberikan keterangan kepada publik.
Meski demikian, ia menekankan agar seluruh proses berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Komitmen penegakan disiplin dan hukum harus menjadi prioritas. Apabila nantinya terbukti terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan secara tegas sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu," kata legislator dari Dapil Sumatera Barat II itu.
Cindy juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi agar tidak memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk terus memperkuat profesionalisme aparat negara, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum.
"Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi institusi negara. Karena itu, penyelesaian perkara secara transparan, adil, dan sesuai hukum merupakan langkah terbaik untuk menjaga marwah institusi sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa







