Masyarakat Butuh Kepastian Tata Kelola di Pertamina, INDEF: Belum Ada Langkah Konkret

AKURAT.CO Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina terus menjadi sorotan publik.

Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun pada 2023.

Skandal ini melibatkan jajaran direksi di anak perusahaan Pertamina, termasuk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina Patra Niaga (PPN), serta pihak swasta.

Di tengah proses hukum yang berjalan, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah dan manajemen Pertamina dalam memperbaiki tata kelola internalnya.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai, hingga saat ini belum ada kejelasan atau tindakan nyata dari Menteri BUMN maupun jajaran manajemen Pertamina terkait pembenahan internal perusahaan.

Baca Juga: BAP DPD RI Mediasi Masalah Agraria dan Pensiunan BRI dengan Kementerian Terkait

“Masyarakat butuh kepastian untuk membuktikan dengan menunjukan perbaikan tata kelola di internal Pertamina itu sendiri seperti apa. Menteri BUMN dan jajaran manajemen Pertamina perlu menjelaskan perbaikan apa yang akan dilakukan,” ujarnya saat dihubungi Akurat.co, Rabu (5/3/2025).

Menurut Abra, langkah konkret yang ditunggu publik salah satunya adalah transparansi dalam proses pengadaan minyak mentah dan produk kilang, baik oleh Pertamina maupun anak perusahaannya.

“Apakah ada perubahan mekanisme, perubahan prosedur, atau seperti apa? Itu juga perlu disampaikan ke publik,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tanpa adanya kejelasan dari pemerintah maupun internal Pertamina, dikhawatirkan KPI dan PPN akan mengalami ketidakpastian dalam mengambil keputusan terkait pengadaan dan pengolahan minyak.

“Jadi ini juga harus ada kepastian hukum dari sisi internal Pertamina. Jika tidak, keterlambatan dalam pengambilan keputusan bisa mengganggu pasokan BBM ke masyarakat,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan tata kelola yang baik di sektor energi.

Kejelasan mengenai perbaikan prosedur di Pertamina menjadi krusial agar kepercayaan publik dapat kembali pulih dan distribusi energi tetap berjalan lancar.

Baca Juga: Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka, Puskapol UI Soroti Rekrutmen, Transparansi, dan Afirmasi Perempuan