Puskabnas Kaji Kasus Pagar Laut, Jadi Ancaman Kedaulatan hingga Seret Keterlibatan Oligarki

Atikah Umiyani | 31 Januari 2025, 22:23 WIB

AKURAT.CO Pusat Kajian Pembangunan Nasional (Puskabnas) menggelar diskusi publik bertajuk "Pagar Laut sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa: Membangun Kesadaran dan Aksi Nasional Melawan Oligarki" di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Diskusi menghadirkan berbagai tokoh, di antaranya Direktur Puskabnas, Amirullah Hidayat; Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Dedi Irawan; akademisi/aktivis 98, Ubedilah Badrun; serta Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni.

Dalam forum ini, Amirullah Hidayat menyebut bahwa pagar laut yang dibangun di Tangerang merupakan persoalan serius yang melibatkan oligarki.

Ia mendesak Kepolisian segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Ini tugas dari instrumen kepolisian karena ada indikasi dugaan pemalsuan dokumen. Padahal sudah jelas siapa di balik peristiwa ini, yaitu Agung Sedayu Group," ujarnya.

Lebih lanjut, Amirullah juga meminta pihak Kepolisian untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Kita meminta polisi untuk menetapkan tersangka terhadap pelaku. Kami beri waktu dua minggu, kalau sampai dua minggu lagi Aguan tidak ditetapkan sebagai tersangka kita akan turun ke jalan. Kita mengajak temen-teman media untuk menekan polri segera menetapkan para pelakun ini sebagai tersangka" jelasnya.

Sementara itu, Ubedillah Badrun menilai bahwa kebijakan yang menjadikan proyek ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bentuk pemaksaan kehendak yang menguntungkan oligarki.

"Pemerintah telah salah menempatkan oligarki, dan oligarki menjadi superior, saya kemarin melawan rezim yang dzolim hingga jabatan saya di kampus menjadi pertaruhan," ujarnya.

"Aktor yang melakukan pagar laut ini adalah oligarki predator, karena banyak merusak lingkungan dan merusak kepentingan rakyat. Oligarki sengaja melakukan itu untuk mempertahankan kekayaannya," tambahnya menjelaskan.

Lebih lanjut, aktivis 98 ini mengatakan bahwa semakin membiarkan persoalan ini kesenjangan kepemilikan aset semakin tinggi.

Menurutnya, oligarki harus ditempatkan pada semestinya supaya tidak ikut terlalu dalam menintervensi sistem pemerintahan.

"Aktornya sudah jelas, lalu kenapa tidak melakukan tindakan," kata Ubedillah

"Kita berikan pekerjaan terhadap pemerintahan Prabowo untuk menyelesaikan persoalan ini apabila tidak bisa diselesaikan kita harus turun kejalan. Itulah pentingnya sosial movement apabila ketidakadilan tidak ditegakkan," terangnya.

Ubedillah mendorong agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk membongkar tuntas pagar laut tersebut.

"Presiden harus membuat tim independent yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun untuk mengusut tuntas pelaku pagar laut ini," tegasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri KKP, Dedi Irawan, menyebut, pihaknya telah menyegel pagar laut tersebut.

Bahkan, ia mengatakan, kasus ini bukanlah yang pertama kali.

Ratusan kasus lainnya juga telah ditindaklanjuti dan diproses.

"Kita sudah segel pagar laut 30 kilometer di Tangerang. Termasuk yang di Bekasi kita segel juga meskipun tidak terlalu panjang, sepanjang kurang lebih tiga kilometer di muara tawar," kata Dedi.

"Sekitar 190 kasus kami denda sebenarnya. Ini bukan barang baru tapi karena ini atensi publik maka kami koordinasi dengan KLHK dan kami segel," tambahnya.

Terkait pagar laut Tangerang, Dedi sampaikan jika pihaknya telah memeriksa 13 saksi, termasuk nelayan yang mengaku pernah menjadi pelaku dan yang menjadi pelaksana pemasangan pagar laut itu.

"Dua perusahaan yang disebut menjadi dalang ini harusnya kami periksa hari ini tapi tidak datang dan kami agendakan minggu depan," ucapnya.

"Kami minta kepada teman-teman mendukung tapi secara proporsional. Meskipun KKP tidak mengumumkan di publik tapi kami sudah melakukan tindakan-tindakan strategis," demikian Dedi.