Akurat Logo

Ramai Nama Calon Pengganti Wapres, Mengenal Konsep Ulil Amri dan Syarat Pendamping Kepala Negara dalam Islam

Lufaefi | 17 November 2026, 10:20 WIB
Ramai Nama Calon Pengganti Wapres, Mengenal Konsep Ulil Amri dan Syarat Pendamping Kepala Negara dalam Islam
Mengenal Konsep Ulil Amri dalam Islam - Google Image

AKURAT.CO Perbincangan mengenai calon pengganti Wakil Presiden Republik Indonesia semakin menarik perhatian publik. Sejumlah nama mulai diperbincangkan, berbagai kelompok menyampaikan aspirasi, dan masyarakat memiliki pandangan masing-masing mengenai figur yang layak mendampingi kepala negara.

Di tengah dinamika tersebut, Islam sebenarnya memiliki konsep penting tentang kepemimpinan yang dikenal dengan istilah ulil amri. Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai siapa yang berhak memegang kekuasaan, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Lantas, apa sebenarnya makna ulil amri dan bagaimana kriteria orang yang layak mendampingi kepala negara menurut Islam?

Pertama, memahami konsep ulil amri. Istilah ulil amri disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."

Para ulama tafsir memiliki penjelasan yang beragam mengenai makna ulil amri. Sebagian menafsirkannya sebagai pemimpin pemerintahan, sementara sebagian lainnya memasukkan ulama dan orang-orang yang memiliki otoritas dalam urusan umat.

Baca Juga: Liga Dunia Islam Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza

Al-Tabari, misalnya, dalam Jami' al-Bayan menjelaskan sejumlah pendapat mengenai ulil amri, termasuk para pemimpin dan pemegang otoritas di tengah masyarakat. Sementara itu, Ibn Kathir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim menghubungkan ayat tersebut dengan kewajiban menaati pemimpin dalam perkara yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan tanpa batas. Kekuasaan tetap harus dijalankan dalam koridor nilai agama, keadilan, dan aturan yang berlaku.

Kedua, memiliki sifat amanah. Seorang pendamping kepala negara harus mampu menjaga kepercayaan publik. Jabatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok politik tertentu.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa jabatan harus diberikan kepada orang yang memiliki kelayakan dan mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Ketiga, memiliki kapasitas dan pengetahuan. Kesalehan personal memang penting, tetapi jabatan kenegaraan juga membutuhkan kemampuan mengelola pemerintahan, memahami persoalan bangsa, serta mengambil keputusan secara tepat.

Al-Qur'an memberikan gambaran melalui kisah Nabi Yusuf AS:

إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf: 55).

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi