Timwas Haji DPR Minta Layanan Kesehatan Mental Jemaah Lansia Diperkuat

AKURAT.CO Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyoroti meningkatnya risiko gangguan kognitif dan demensia pada jemaah haji lanjut usia (lansia) selama penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan mental guna mengantisipasi berbagai persoalan psikologis yang rentan dialami kelompok usia lanjut di Tanah Suci.

Anggota Timwas Haji DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengatakan bahwa mayoritas jemaah haji Indonesia berasal dari kelompok lansia yang memiliki berbagai penyakit penyerta.

Kondisi tersebut dinilai meningkatkan risiko gangguan mental, disorientasi, hingga demensia, terutama saat memasuki fase puncak ibadah haji yang menuntut kesiapan fisik dan mental tinggi.

Baca Juga: Idul Adha di Tengah Derita Gaza: Ribuan Warga Gagal Berhaji dan Tak Mampu Berkurban

“Kasus demensia yang banyak menimpa jemaah harus mendapat perhatian dari pemerintah dengan memastikan dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dapat dipenuhi secara proporsional,” kata Netty di Makkah, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, selama ini layanan kesehatan haji lebih banyak berfokus pada penanganan gangguan fisik. Padahal, tekanan cuaca ekstrem, kepadatan jutaan jemaah, perubahan lingkungan, kelelahan, serta aktivitas ibadah yang padat dapat memicu gangguan psikologis, khususnya bagi jemaah lansia.

Netty menilai aspek kesehatan mental perlu menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan haji. Upaya tersebut diperlukan agar jemaah yang mengalami gangguan kognitif maupun psikologis dapat memperoleh penanganan yang cepat dan tepat sebelum kondisi mereka semakin memburuk.

Selain tenaga kesehatan jiwa, Timwas Haji DPR juga menerima berbagai masukan dari tenaga medis yang bertugas di lapangan terkait kebutuhan dokter spesialis lainnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya perluasan kewenangan dokter spesialis ortopedi dalam menangani kasus tertentu di klinik kesehatan haji.

“Kami mendapat masukan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis agar kewenangan dokter spesialis ortopedi dapat diperluas sehingga kasus-kasus yang dapat ditangani di klinik tidak perlu dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi,” ujarnya.

Menurut Netty, keberadaan dokter spesialis ortopedi, dokter gigi, dan dokter spesialis mata perlu diperkuat agar pelayanan kesehatan bagi jemaah dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Baca Juga: Cak Imin Ajak Jemaah Haji Doakan Presiden dan Pemimpin Bangsa di Arafah

Dengan demikian, kebutuhan rujukan ke rumah sakit setempat dapat diminimalkan sehingga jemaah tidak kehilangan banyak waktu dalam menjalankan rangkaian ibadah.

Timwas DPR berharap evaluasi terhadap pelayanan kesehatan haji tahun ini dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan haji pada masa mendatang.

Penguatan layanan kesehatan fisik dan mental dinilai menjadi kebutuhan mendesak mengingat profil jemaah Indonesia yang didominasi kelompok usia lanjut.

Dengan dukungan tenaga medis yang lebih lengkap dan sistem pelayanan yang responsif, pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi seluruh jemaah, khususnya lansia yang menjadi kelompok paling rentan selama pelaksanaan ibadah haji.