DPR RI Wanti-wanti Krisis Armuzna Haji 2026, Soroti Risiko Kelelahan hingga Transportasi Jemaah

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji memberi perhatian serius terhadap potensi persoalan pada fase Armuzna dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Fase Armuzna meliputi perjalanan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang dinilai sebagai titik paling krusial sekaligus paling rawan dalam seluruh rangkaian ibadah haji.

Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan secara umum penyelenggaraan haji tahun ini masih berjalan sesuai rencana. Namun, DPR mulai memfokuskan pengawasan pada potensi masalah transportasi dan kelelahan jemaah saat puncak haji berlangsung.

“Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armuzna. Di situlah haji,” ujar Marwan sebelum bertolak ke Makkah, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: DPR RI Kecewa dengan Penyelenggaraan Haji 2026: Jemaah Haji Kena Pungli Transportasi di Makkah

Menurutnya, laporan awal Timwas DPR di Arab Saudi menunjukkan layanan dasar seperti hotel, konsumsi, dan pengelompokan jemaah masih berjalan cukup baik. Meski demikian, beberapa persoalan mulai ditemukan di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan tarif layanan kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilitas.

“Ada beberapa layanan yang dianggap mungkin menyimpang, misalnya pemakaian tarif kursi roda bagi jemaah yang membutuhkan,” katanya.

Marwan mengingatkan bahwa persoalan terbesar dalam penyelenggaraan haji biasanya muncul saat fase Armuzna dimulai. Kepadatan pergerakan jemaah, keterlambatan bus, hingga kelelahan fisik menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun.

Karena itu, DPR meminta pemerintah bersama Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyiapkan langkah darurat dan skenario alternatif apabila terjadi kendala transportasi di lapangan.

“Kalau busnya tidak ada bagaimana kita cari alternatif. Kalau bus macet dari Muzdalifah menuju Mina bagaimana caranya. Ini yang mau kita rumuskan,” tegasnya.

Timwas DPR juga memberi perhatian khusus terhadap jemaah lansia dan kelompok risiko tinggi yang rentan mengalami kelelahan saat menjalani ibadah di Mina dan Jamarat.

“Nanti tanggal 27 itu puncak kelelahan jemaah, berjalan dari tenda Mina menuju Jamarat lalu kembali lagi. Di situ biasanya angka kematian meningkat karena kelelahan,” ujar Marwan.

Baca Juga: Purbaya Batal Berangkat Ibadah Haji, Ada Apa?

DPR menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji bukan hanya diukur dari kelancaran keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci, tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan jemaah saat puncak ibadah berlangsung.

Menjelang Armuzna, Timwas DPR memastikan pengawasan terhadap layanan transportasi, kesehatan, dan keselamatan jemaah akan terus diperketat agar jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.