Tahun Ini, Jumlah Warga Negara Asing yang Tinggal di Jepang Capai Rekor Teringgi Sepanjang Sejarah

AKURAT.CO Jepang menghadapi dilema kependudukan. Masalah sentimen anti-imigrasi meningkat, namun catatan resmi menyebutkan bahwa jumlah warga asing yang tinggal di negara tersebut mencapai rekor tertinggi tahun ini.  Di sisi lain, negara itu berjuang menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh populasi yang menua dan menyusut.

Badan Layanan Imigrasi menyatakan pada hari Jumat bahwa, hingga akhir Juni, terdapat 4,28 juta warga asing yang tinggal di Jepang—tidak termasuk pengunjung jangka pendek.

Angka ini menunjukkan peningkatan sebanyak 156.000 orang dibandingkan akhir tahun lalu, dan mencakup sekitar 3,5 persen dari total populasi Jepang, menurut perhitungan berdasarkan estimasi pemerintah.

Pakar imigrasi Toshihiro Menju mengatakan kepada AFP bahwa Jepang sedang menghadapi kekurangan tenaga kerja di semua tingkat, mulai dari profesional berketerampilan tinggi hingga pekerja di sektor jasa.

"Dengan populasi Jepang yang menyusut lebih dari 900.000 orang per tahun... kita tidak punya pilihan lain selain mengandalkan pekerja asing," ujar Menju, seorang profesor tamu di Kansai University of International Studies.

Langkah-langkah pemerintah—seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan robotika, serta peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok lansia dalam angkatan kerja—tidak dapat sepenuhnya menutupi kekurangan tersebut, tambahnya.

Kalangan bisnis di Jepang telah mendesak pemerintah untuk menyusun kebijakan komprehensif guna mendukung penduduk asing.

Namun, sentimen anti-imigrasi yang kian berkembang telah mendorong desakan untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat.

Bulan ini, Jepang memperketat aturan untuk mendapatkan izin tinggal permanen; warga asing kini diwajibkan memiliki pendapatan tahunan yang lebih tinggi serta kemampuan berbahasa Jepang yang lebih fasih.

Partai Sanseito, yang mengusung prinsip "mengutamakan Jepang" dan menyebut imigrasi sebagai "invasi senyap", meraih perolehan suara yang signifikan dalam pemilihan majelis tinggi tahun lalu.