Korea Selatan Siapkan 500 Ribu 'Prajurit Drone' untuk Hadapi Ancaman Korea Utara

AKURAT.CO Korea Selatan mengumumkan rencana besar-besaran untuk memperkuat kemampuan perang nirawak (drone) sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Pemerintah menargetkan melatih 500.000 "prajurit drone" serta memproduksi 110.000 unit drone hingga tahun 2029.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Jumat (26/6) menyatakan puluhan ribu drone juga akan didistribusikan ke satuan-satuan garis depan agar teknologi tersebut menjadi perlengkapan standar di seluruh angkatan bersenjata.

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back mengatakan drone tidak lagi hanya digunakan oleh unit tertentu, tetapi harus menjadi perlengkapan tempur yang dimiliki setiap prajurit.

"Drone tidak lagi menjadi peralatan yang hanya digunakan oleh sejumlah kecil unit, tetapi harus menjadi alat tempur universal," ujar Ahn dalam konferensi pers.

Ia menambahkan bahwa drone nantinya akan digunakan layaknya "senjata pribadi kedua" bagi setiap personel militer.

Target Produksi 110 Ribu Drone

Dalam rencana tersebut, militer Korea Selatan akan memproduksi sekitar 110.000 drone untuk digunakan oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, hingga Korps Marinir.

Selain memperbanyak jumlah drone, pemerintah juga akan mempercepat pengadaan lebih dari 20.000 drone sekali pakai berbiaya rendah, serta mengembangkan teknologi kawanan drone berbasis kecerdasan buatan (AI) dan amunisi jelajah (loitering munitions).

Perkuat Sistem Anti-Drone

Tidak hanya meningkatkan kemampuan ofensif, Seoul juga akan memperluas sistem pertahanan anti-drone.

Pemerintah berencana mengembangkan senjata laser dan gelombang mikro berkekuatan tinggi untuk menghadapi ancaman drone musuh.

Selain itu, setiap matra militer akan diberi kewenangan menjalankan misi pengintaian maupun serangan menggunakan drone secara mandiri tanpa bergantung pada komando terpusat.

Gunakan Komponen Produksi Dalam Negeri

Ahn menegaskan seluruh sistem drone yang akan dikembangkan menggunakan 100 persen komponen produksi dalam negeri.

Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan terkait penggunaan komponen buatan China.

Pemerintah juga akan merevisi aturan pengadaan alutsista agar adopsi teknologi sipil dapat berlangsung lebih cepat sekaligus memperkuat ekosistem industri drone nasional.

Respons terhadap Ancaman Korea Utara

Kementerian Pertahanan menyebut perkembangan teknologi drone di Korea Selatan dipengaruhi oleh dinamika perang modern, termasuk konflik di Ukraina dan Timur Tengah yang menunjukkan peran penting sistem nirawak di medan tempur.

Menurut Ahn, penggunaan drone murah dalam jumlah besar telah mengubah cara peperangan modern berlangsung.

Ia juga memperingatkan bahwa Korea Utara terus meningkatkan kemampuan drone militer yang dinilai dapat mengancam fasilitas militer maupun sipil di Korea Selatan.

Reformasi Pasca Kontroversi Pemerintahan Sebelumnya

Pengumuman strategi baru ini muncul setelah pemerintah Presiden Lee Jae-myung membubarkan Komando Operasi Drone yang dibentuk pada pemerintahan sebelumnya.

Langkah tersebut dilakukan menyusul putusan pengadilan terhadap mantan Presiden Yoon Suk-yeol, yang dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas kasus penyusupan drone militer ke wilayah Korea Utara.

Menurut jaksa, operasi tersebut bertujuan membenarkan rencana penerapan darurat militer pada 2024.

Sebagai penggantinya, pemerintah akan membentuk organisasi baru yang berfokus pada penyusunan kebijakan, pengembangan kemampuan, dan dukungan teknologi drone, sementara pelaksanaan operasi akan menjadi tanggung jawab masing-masing matra militer.

Selain menghadapi ancaman keamanan dari Korea Utara, Korea Selatan juga menyebut penurunan jumlah penduduk usia produktif menjadi alasan penting untuk memperluas penggunaan sistem otomatis dan teknologi nirawak dalam mempertahankan kemampuan tempur militernya.

Sumber: Reuters