Jepang Pertimbangkan Kirim Militer untuk Bersihkan Ranjau di Selat Hormuz, Tetapi Ada Syaratnya

AKURAT.CO Pemerintah Jepang membuka kemungkinan mengerahkan militer untuk operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak dunia, jika tercapai gencatan senjata dalam perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan, opsi tersebut masih bersifat hipotetis dan bergantung pada situasi di lapangan.

“Jika terjadi gencatan senjata penuh, secara hipotetis, maka hal seperti pembersihan ranjau bisa menjadi pertimbangan,” ujar Motegi dalam program Fuji TV, Minggu (23/3). Ia menambahkan, apabila ranjau laut menghambat pelayaran, langkah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Baca Juga: Belgia akan Bergabung dalam Misi Selat Hormuz, dengan Syarat Ada Mandat Internasional dan Gencatan Senjata

Di bawah konstitusi pascaperang yang bersifat pasifis, ruang gerak militer Jepang terbatas. Namun, undang-undang keamanan tahun 2015 memungkinkan Pasukan Bela Diri Jepang beroperasi di luar negeri jika ancaman terhadap sekutu dekat berpotensi mengancam kelangsungan negara dan tidak ada alternatif lain.

Motegi juga menegaskan, Tokyo belum memiliki rencana untuk mengupayakan jalur khusus bagi kapal Jepang yang tertahan di Selat Hormuz. Meski demikian, ia menilai sangat penting menciptakan kondisi agar seluruh kapal dapat melintas di jalur sempit tersebut, yang menjadi jalur sekitar seperlima pengiriman minyak dunia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan kepada kantor berita Kyodo bahwa ia telah berbicara dengan Motegi mengenai kemungkinan memberikan akses bagi kapal-kapal terkait Jepang untuk melintas di selat tersebut.

Jepang memperoleh sekitar 90 persen pasokan minyaknya melalui Selat Hormuz, yang sebagian besar ditutup oleh Teheran sejak konflik memasuki pekan keempat. Lonjakan harga minyak global mendorong Jepang dan sejumlah negara lain melepas cadangan minyak mereka.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Washington, Kamis (20/3). Dalam pertemuan itu, Trump mendesak Jepang untuk meningkatkan kontribusi, termasuk mengirim kapal perang guna membantu membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Usai pertemuan, Takaichi menyatakan telah menjelaskan kepada Trump mengenai bentuk dukungan yang dapat dan tidak dapat diberikan Jepang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Sumber: Reuters