Dirut Bank Jakarta: Obligasi Daerah Harus Ciptakan Investasi Baru, Bukan Sekadar Tambal APBD

AKURAT.CO Obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun, pemanfaatannya harus diarahkan untuk menciptakan tambahan investasi produktif, bukan sekadar menggantikan anggaran pembangunan yang berkurang.
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, menyebut bahwa tantangan pembangunan daerah tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga oleh kebutuhan investasi pembangunan yang terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus, dalam diskusi panel bertema "Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal" pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Agus, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.
Karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
Agus menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, serta kepercayaan investor.
Ia menekankan bahwa obligasi daerah perlu diposisikan sebagai instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan, bukan semata-mata menggantikan anggaran yang berkurang akibat penyesuaian TKD.
"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah," jelasnya.
Baca Juga: Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Memperluas Layanan UMKM
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global







