Akurat Logo

Menko PMK: Kesiapsiagaan Kunci Kurangi Dampak Bencana di Aceh dan Sumatera

Ayu Rachmaningtyas | 16 November 2026, 23:03 WIB
Menko PMK: Kesiapsiagaan Kunci Kurangi Dampak Bencana di Aceh dan Sumatera
Menko PMK, Sugiono, dalam Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara bersama kepala daerah, Senin (16/11/2026). - Foto: Humas Kemenko PMK

AKURAT.CO Pemerintah pusat dan daerah memastikan kesiapan dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun.

Demikian disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sugiono, saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Tahun 2026, di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026).

Dalam rakor tersebut, para kepala daerah menyampaikan perkembangan kondisi dan situasi wilayah masing-masing, khususnya daerah yang sebelumnya terdampak bencana.

Paparan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan, sekaligus merumuskan langkah mitigasi dalam menghadapi potensi bencana pada musim hujan.

Menanggapi laporan tersebut, Sugiono menjelaskan pentingnya kesiapan lintas sektor, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak banjir bandang besar akibat Siklon Senyar pada akhir 2025.

Ia menyatakan, dampak bencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, termasuk mengevaluasi kondisi infrastruktur yang telah dibangun melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sejumlah laporan menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur, termasuk jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki, kembali mengalami kerusakan akibat tingginya intensitas hujan dan perubahan kondisi iklim.

Menurut Sugiono, normalisasi sungai perlu menjadi salah satu prioritas penanganan. Banjir bandang sebelumnya telah meninggalkan endapan sedimen dalam jumlah besar yang memengaruhi kapasitas dan kelancaran aliran sungai. Sementara itu, proses normalisasi membutuhkan waktu serta penanganan yang berkelanjutan.

"Yang perlu mendapatkan prioritas adalah normalisasi aliran sungai. Hasil atau endapan akibat banjir bandang tahun lalu itu membuat sedimen begitu besar jumlahnya, sementara proses normalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama," jelasnya.

Selain penanganan infrastruktur, perubahan cuaca juga menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam penyusunan langkah mitigasi. Perubahan pola dan karakteristik curah hujan menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk menyesuaikan langkah antisipasi berdasarkan potensi ancaman dan karakteristik risiko di masing-masing wilayah.

Baca Juga: Antisipasi Bencana Susulan, Satgas PRR Serahkan Bantuan Pompa Portabel dan Siapkan Alat Berat di Nagan Raya

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.