DPR Kritik Pertamina soal Kelangkaan BBM: Sudah Berulang Kali Diingatkan, Kenapa Terus Terjadi?

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyayangkan ketidaksiapan PT Pertamina (Persero) dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kelangkaan serta antrean panjang di sejumlah daerah, terutama di Bali.

Rivqy menegaskan, persoalan tersebut semakin memprihatinkan karena dirinya telah berulang kali mengingatkan Pertamina agar menyiapkan langkah antisipasi dan menjalankan rencana kontingensi (contingency plan) setiap kali menghadapi kondisi darurat.

“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi? Kalau sudah berulang kali diingatkan tetapi persoalan yang sama terus muncul, lalu apa kerja Pertamina?” tegas Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Rivqy, kelangkaan BBM dan antrean panjang semestinya dapat diantisipasi apabila Pertamina memiliki sistem mitigasi risiko dan rencana kontingensi yang matang.

Sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan energi, Pertamina seharusnya mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan, mulai dari gangguan pasokan, keterlambatan distribusi, kendala transportasi, hingga lonjakan kebutuhan masyarakat.

“Kondisi darurat itu bukan alasan untuk kehilangan kendali. Justru dalam situasi seperti itulah kesiapan manajemen diuji. Contingency plan tidak boleh hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan ketika terjadi gangguan. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibat dari ketidaksiapan perusahaan,” ujarnya.

Rivqy juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam mendukung cita-cita Presiden untuk mewujudkan swasembada energi nasional.

Menurutnya, ambisi tersebut harus ditopang kemampuan perusahaan negara dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi energi di dalam negeri.

Jika kelangkaan BBM dan antrean panjang terus berulang serta sulit diatasi, ia mempertanyakan sejauh mana Pertamina dapat diandalkan untuk mewujudkan swasembada energi.

“Kalau mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusi lancar saja Pertamina masih kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa berharap perusahaan ini mewujudkan cita-cita besar Presiden untuk swasembada energi? Jangan sampai kita berbicara tentang kemandirian energi, tetapi persoalan mendasar dalam menjamin pasokan BBM bagi masyarakat justru tidak kunjung tuntas. Swasembada energi bukan sekadar soal produksi, tetapi juga soal kemampuan memastikan energi tersedia dan bisa diakses masyarakat secara andal,” paparnya.

Rivqy menilai persoalan BBM tidak bisa dipandang sekadar sebagai gangguan teknis.

Antrean panjang di berbagai daerah dapat berdampak pada mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, transportasi, pariwisata, hingga keberlangsungan usaha kecil.

Karena itu, ia mendesak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kinerja manajemen, termasuk mengusut penyebab langkah antisipasi yang telah disiapkan tidak berjalan efektif.

Ia turut menyoroti dampak kelangkaan BBM di Bali yang mengganggu aktivitas warga dan wisatawan.

Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali merupakan etalase Indonesia di mata dunia.

Menurutnya, sorotan media internasional terhadap antrean BBM berpotensi memengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur Indonesia.

“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Kita sedang berupaya memperkuat pariwisata, tetapi justru muncul persoalan mendasar yang seharusnya bisa diantisipasi. Ini tentu memprihatinkan,” kata politikus PKB tersebut.

Baca Juga: DKPP Terima Lima Aduan Terkait Putusan MK, Lanjut Proses Verifikasi Administrasi dan Materiel