Dudung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Kesehatan Anak Jadi Perhatian

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menekankan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan sesegera mungkin.

Perhatian juga diberikan terhadap kesehatan masyarakat terdampak, terutama anak-anak.

Saat mengunjungi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemarin, Dudung selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menerima laporan langsung dari Kepala BNPB Suharyanto mengenai perkembangan penanganan karhutla.

Dudung mengatakan, penanggulangan karhutla menjadi salah satu isu utama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

“Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Dudung mengatakan akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait serta meninjau langsung sejumlah daerah terdampak.

Selain mempercepat pemadaman, perhatian juga diarahkan pada penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat.

“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian yang terkait, khususnya masalah karhutla. Karena memang betul salah satu dampaknya itu sekarang kepada masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dudung juga menegaskan penanganan konflik sosial perlu dilakukan secara komprehensif.

Upaya tersebut mencakup pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat hingga penanganan dampak apabila konflik terjadi.

Pembahasan juga mencakup usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat pusat maupun daerah.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak terus dimaksimalkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

BNPB juga mendistribusikan berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami terus mengerahkan segala kemampuan yang ada, berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Atas saran Bapak Menko, setiap permasalahan kesehatan masyarakat terdampak, ini kami maksimalkan untuk pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Terkait perkembangan penanganan di lapangan, Suharyanto melaporkan terdapat 186 hektare lahan yang sedang dipadamkan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Upaya pemadaman di enam provinsi tersebut menghadapi tantangan karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih intensif.

Di luar enam provinsi tersebut, BNPB mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Suharyanto, kebakaran di wilayah tersebut relatif lebih mudah dipadamkan karena umumnya terjadi di lahan mineral.

Baca Juga: Hari Jantung Sedunia 2026: Pasang Ring Bisa Rp60 Juta, Dokter Ingatkan Pentingnya Skrining