Akurat Logo

Pembangunan Giant Sea Wall Harus Perhitungkan Dampak Lingkungan dan Kebutuhan Masyarakat

Okto Rizki Alpino | 2 Oktober 2026, 14:40 WIB
Pembangunan Giant Sea Wall Harus Perhitungkan Dampak Lingkungan dan Kebutuhan Masyarakat
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Dudi Gardesi. - Dok. Dinas LH DKI Jakarta

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menekankan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) harus dirancang sebagai bagian dari sistem perlindungan kawasan pesisir yang terintegrasi.

Penanganan pesisir tidak cukup hanya dengan membangun tanggul, tetapi harus mempertimbangkan keterhubungan antara daratan, sungai, muara, pesisir hingga laut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan kawasan pesisir Utara Jakarta memiliki persoalan yang kompleks karena menjadi ruang bagi berbagai aktivitas masyarakat dan infrastruktur strategis.

Baca Juga: Prabowo: Giant Sea Wall Pantura Bakal Lindungi 50 Juta Warga dan 38 Persen PDB

"Ketika berbicara Giant Sea Wall kita tidak bisa hanya melihat pembangunan tanggul. Pesisir Utara Jakarta merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari daratan, sungai, muara, pesisir, hingga laut. Itu semua saling terhubung dan harus dilihat menyeluruh," kata Dudi dalam keterangan yang diterima, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, kawasan pesisir Utara Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai kawasan permukiman. Wilayah tersebut juga menjadi ruang aktivitas nelayan, pelabuhan, industri, perdagangan, transportasi, serta berbagai infrastruktur penting.

Karena itu, pembangunan sistem perlindungan pesisir perlu memperhitungkan dampak lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejak tahap perencanaan.

"Jadi itu semua sangat penting dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis hadir untuk menjawab persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejak tahap perencanaan," ujarnya.

Baca Juga: Jakarta Perlu Bangun Giant Sea Wall untuk Penanganan Banjir Rob Jangka Panjang

Kajian tersebut diperlukan agar pembangunan perlindungan pesisir tidak berjalan parsial dan mengabaikan keterkaitan antarkomponen kawasan pesisir.

Pemprov Jakarta juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kawasan pesisir Jakarta.

"Pemprov Jakarta mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan dengan satu tujuan agar Jakarta dapat melindungi pesisir menjadi semakin baik dan berkelanjutan," ucapnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.