Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemda Jatim Minta Industri Tembakau Tidak Dimatikan

AKURAT.CO Pemerintah daerah di Jawa Timur meminta pemerintah pusat tetap memperhatikan keberlangsungan industri tembakau di tengah penataan ulang fiskal dan kebijakan pengendalian produk tembakau.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengatakan, industri tembakau masih menjadi bagian penting dari perekonomian daerah dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, mulai dari petani hingga pekerja industri pengolahan.

Hal itu disampaikan Emil dalam diskusi Total Politik bertajuk “Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia” di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Emil mengatakan keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah bukan hal baru. Namun, fleksibilitas penggunaan anggaran masih menjadi tantangan karena adanya sekat kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dulu itu sekat-sekatnya tuh sangat kaku. Kalau pemerintah pusat mau mendanai jalan daerah, yang melaksanakan itu harus pemerintah daerah. Kalau mau kasih duitnya melalui apa? Namanya DAK, Dana Alokasi Khusus. Itu project spesifik, duitnya nggak bisa dibelok-belokin ke mana," kata Emil.

Menurutnya, pemerintah terus mengevaluasi kebijakan tersebut, antara lain melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.

Emil juga mengapresiasi pemerintah pusat yang membuka ruang dialog terkait keberlanjutan industri tembakau.

Ia mencontohkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang datang ke Surabaya untuk membahas optimalisasi kontribusi sektor tembakau terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai.

“Pak Purbaya waktu itu datang khusus ke Surabaya bukan bicara how to shut this down (industri tembakau), tetapi bagaimana supaya lebih maksimal lagi sektor ini dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui tata kelola cukai yang lebih,” ujarnya.

Jangan Matikan Mata Pencaharian Warga

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menilai, dinamika pembagian kewenangan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem negara kesatuan.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap harus menyelaraskan program dengan kebijakan pemerintah pusat meski efisiensi anggaran sempat memberikan tantangan terhadap realisasi program daerah.

"Jadi gini, kita ini kan NKRI. Saya negara di level kabupaten, beliau (Emil Dardak) negara di level provinsi, presiden negara di level paling atas," kata Rio.

Ia mengatakan sejumlah anggaran yang sebelumnya mengalami penyesuaian kemudian kembali dialokasikan melalui program sektoral, termasuk pembangunan infrastruktur desa dan pertanian.

Rio juga mengeklaim indikator ekonomi Situbondo tetap menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan, kata dia, bergerak positif.

"Pertumbuhan ekonomi di Situbondo tumbuh. Angka kemiskinan turun. Indikator makro ekonomi positif," ujarnya.

Baca Juga: DPR Pastikan Agenda Kedewanan Tetap Normal Saat Aksi 27 Agustus