Karhutla di Kalimantan Terus Meluas, Pemerintah Didesak Ambil Langkah Luar Biasa

AKURAT.CO Pemerintah harus mengambil langkah luar biasa atau extraordinary untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menilai karhutla kini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi telah mengganggu berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi.

"Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar karena memicu kebakaran di lebih dari sembilan juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini," jelas Alex, dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Desakan tersebut disampaikan Alex merespons memburuknya kondisi kebakaran di Kalimantan yang turut dipicu cuaca kering akibat fenomena El Nino. Kondisi El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026.

Ia menyoroti kualitas udara di Kota Palangka Raya, yang berdasarkan indeks kualitas udara (AQI), mencapai 487 pada 19 Agustus 2026. Angka tersebut masuk dalam kategori berbahaya.

Kabut asap juga mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Dinas pendidikan setempat bahkan menunda jam masuk sekolah SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara kegiatan belajar mengajar untuk PAUD dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Dukungan Penanganan Karhutla di Sejumlah Daerah

Selain itu, jarak pandang di sejumlah wilayah dilaporkan turun drastis hingga 1,4 kilometer akibat pekatnya kabut asap.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 19 Agustus 2026, mencatat terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di Kalimantan.

Menurut Alex, sebaran titik panas tersebut menunjukkan karhutla telah terjadi hampir di seluruh provinsi di Kalimantan.

"Penyebaran titik karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional," jelasnya.

Penanganan karhutla perlu menjadi prioritas nasional karena sejumlah daerah bahkan harus memperpanjang status tanggap darurat.

Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.

Baca Juga: Karhutla 2026

Di Kobar, karhutla telah menghanguskan 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian dengan 461 titik panas. Kecamatan Arut Selatan dan Kumai menjadi dua wilayah dengan dampak terparah.

Di Arut Selatan, tercatat 98 kejadian karhutla yang melanda 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kumai terdapat 63 kejadian yang membakar 584,41 hektare lahan.

Pemerintah perlu mengevaluasi total metode penanganan karhutla yang selama ini diterapkan. Evaluasi dinilai penting, mengingat pola kebakaran yang berulang setiap periode El Nino.

"Data MapBiomas Fire menunjukkan, puncak kebakaran yang terjadi periode tahun 2014, 2015 dan 2019, sekitar 61 persen Karhutla terjadi antara September hingga November dengan puncaknya di Oktober. Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang," jelasnya.

Menurut Alex, evaluasi harus mencakup penguatan sistem deteksi dini serta patroli di wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Sistem peringatan dini berbasis satelit juga dinilai perlu terus ditingkatkan.

Selain mengandalkan pemerintah, masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pencegahan karhutla.

Baca Juga: Marak Karhutla, Puan Tekankan Keselamatan Masyarakat Harus Jadi yang Utama

"Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas," tuturnya.

Alex menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.

Pemerintah perlu membangun strategi jangka panjang yang menitikberatkan pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola lahan yang berkelanjutan.

"Mitigasi karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan," pungkasnya.